Evolusi Hukum Konstitusional: Mahfud MD Soroti Keunikan Putusan MK

- Kontributor

Selasa, 23 April 2024 - 05:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Dalam sejarah peradilan konstitusional Indonesia, fenomena dissenting opinion atau pendapat minoritas yang diungkapkan oleh tiga anggota Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Mahfud MD, yang merupakan calon wakil presiden dengan nomor urut tiga, menganggap ini sebagai momen bersejarah dalam evolusi hukum nasional.

“Ini merupakan bagian dari evolusi hukum kita,” ungkap Mahfud saat berada di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, pada hari Senin, 22 April 2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Ketua MK, Mahfud menyatakan bahwa selama masa jabatannya, tidak pernah terjadi dissenting opinion dalam putusan terkait pemilu.

“Perhatikan saja pemilu-pemilu sebelumnya seperti tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, dimana seluruh hakim memiliki suara yang seragam. Jika ada perbedaan pendapat, biasanya akan dicari kesepakatan terlebih dahulu,” tutur Mahfud, yang juga pernah menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Namun, kali ini tampaknya tidak mungkin mencapai kesepakatan, sehingga dissenting opinion harus diungkapkan,” tambahnya.

Meskipun demikian, Mahfud memberikan penilaian positif terhadap delapan hakim MK yang memutuskan kasus sengketa hasil Pilpres 2024, menurutnya mereka telah melakukan tugas dengan baik.

Untuk diketahui, MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud serta pasangan nomor urut satu, Anies-Muhaimin. Tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyampaikan pendapat yang berbeda.

Dengan penolakan gugatan tersebut, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024 tetap berlaku.

Baca Juga  Dugaan Penjualan Obat Golongan G di Cibinong, Warga Minta Aparat Lakukan Penelusura
Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita
Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal
Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum
Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot
Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti
KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat
Polsek Ciomas Gerebek Lapak Diduga Edarkan Obat Keras, 580 Butir Tramadol dan Trihex Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:09 WIB

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 3 November 2026 - 16:17 WIB

Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:35 WIB

Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:55 WIB

Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB