PT Banten Tegaskan Kehadiran dalam Sidang Putusan Banding Merupakan Hak Para Pihak

- Kontributor

Senin, 29 Juni 2026 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG – Pengadilan Tinggi (PT) Banten menegaskan bahwa kehadiran para pihak dalam sidang pembacaan putusan perkara pidana di tingkat banding merupakan hak, bukan kewajiban. Ketentuan tersebut mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hakim Tinggi PT Banten, Dr. Parulian Lumbantoruan, mengatakan dasar hukum mengenai pemberitahuan dan pembacaan putusan banding telah diatur dalam Pasal 298 KUHAP yang mewajibkan pengadilan menyampaikan putusan kepada penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum.

“Pengadilan akan memfasilitasi para pihak yang memilih hadir dalam sidang pembacaan putusan. Namun, ketidakhadiran bukan menjadi persoalan karena hal itu merupakan hak masing-masing pihak,” ujar Parulian kepada Tim Dandapala, Kamis (25/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pengadilan tetap memberikan pelayanan kepada para pihak yang ingin menghadiri sidang. Sebaliknya, tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengadilan memaksa para pihak untuk hadir.

Meski demikian, Parulian mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam penerapan aturan tersebut. Salah satunya ketika terdakwa ingin menghadiri sidang, tetapi penuntut umum yang memiliki kewenangan menghadirkan terdakwa justru tidak hadir.

“Kondisi seperti ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan solusi agar pelaksanaan persidangan berjalan lebih optimal,” katanya.

Ia menjelaskan, sidang pembacaan putusan banding hanya berisi pembacaan amar putusan tanpa adanya sesi tanya jawab. Para pihak hadir sebagai pendengar, sedangkan salinan putusan dapat diperoleh melalui pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang, termasuk untuk perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Serang.

Parulian menambahkan, ketentuan tersebut akan diterapkan secara penuh mulai 1 Agustus 2026 seiring berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Baca Juga  Kejaksaan Agung RI Perkuat Pengawalan dan Pengawasan Dana Desa Usai Revisi UU Desa

Selama masa transisi, pemberitahuan pembacaan putusan tetap dilakukan kepada penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukumnya hingga aturan tersebut berlaku secara efektif.

Lebih lanjut, Parulian memperkirakan penerapan KUHAP baru akan meningkatkan intensitas persidangan di tingkat banding. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila diperlukan, baik atas permintaan penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, maupun atas inisiatif majelis hakim.

Pemeriksaan tambahan itu dapat mencakup pemeriksaan saksi, terdakwa, maupun alat bukti. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita
Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal
Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum
Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot
Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti
KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat
Polsek Ciomas Gerebek Lapak Diduga Edarkan Obat Keras, 580 Butir Tramadol dan Trihex Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:09 WIB

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 3 November 2026 - 16:17 WIB

Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:35 WIB

Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:55 WIB

Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB