Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan berkualitas. Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah menetapkan kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai prioritas utama penerima manfaat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan fokus terhadap kelompok 3B didasarkan pada efektivitas intervensi gizi dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia.
“Intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan langkah yang paling optimal dalam pencegahan dan penurunan stunting,” ujar Qodari, Jumat (26/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian terhadap wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi akses maupun ketersediaan sumber daya.
Menurut Qodari, daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar memerlukan perhatian lebih agar manfaat Program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak positif karena makanan bergizi disalurkan secara rutin setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Ke depan, pemerintah optimistis berbagai penyempurnaan tata kelola akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari kandungan gizi hingga standar kebersihan dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, serta higienitas makanan bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya.
Qodari menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, seluruh langkah perbaikan tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden sebagai bentuk pengawasan dan komitmen pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan berbagai rencana penyempurnaan kepada DEN guna memperoleh masukan yang konstruktif.
Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memotret kondisi pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyusun kebijakan dan strategi penyempurnaan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.
