JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026). Informasi tersebut mencuat di tengah meningkatnya dinamika politik dan persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
Kabar tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan informasi pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, Istana meluruskan informasi yang menyebut Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen turut berkembang. Berdasarkan pemberitaan resmi DPR RI pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut direncanakan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
DPR menjelaskan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur hak menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Status Pengunduran Diri Menunggu Kejelasan Kelembagaan
Meski informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri telah disampaikan oleh pihak yang dekat dengan Gibran dan dibenarkan Budi Arie, status administratif serta tindak lanjut konstitusionalnya masih memerlukan kejelasan dari lembaga negara terkait.
Hingga informasi ini disusun, pemberitaan mengenai penyerahan surat tersebut masih merujuk pada keterangan pihak terkait. Konfirmasi resmi mengenai penerimaan surat dan proses kelembagaan selanjutnya menjadi hal penting untuk memastikan status jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan, mekanisme ketatanegaraan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.
Journal Media News akan terus memantau perkembangan informasi melalui sumber resmi pemerintah, DPR RI, MPR RI, dan lembaga negara terkait.
