BOGOR – Persoalan perizinan dan pengawasan lingkungan terhadap operasional Cibinong City Mall (CCM) dan Harris Hotel CCM kembali menjadi sorotan masyarakat sipil di Kabupaten Bogor. Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan ketegasan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor terhadap aktivitas kedua bangunan komersial tersebut.
Kritik tersebut disampaikan oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor bersama Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu.
Kedua elemen masyarakat itu menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan dan kepatuhan pengelola CCM serta Harris Hotel terhadap ketentuan lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan persoalan lingkungan yang disebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dijalankan, terutama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan.
“Selama mall dan hotel itu berdiri kokoh, selama itu pula hak-hak warga atas lingkungan yang bersih diabaikan. Kami secara tegas mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Mengapa megaproyek yang berdampak langsung terhadap lingkungan warga seperti ini dibiarkan berjalan tanpa evaluasi perizinan yang ketat? Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran terhadap korporasi besar,” ujar Rizwan Riswanto dalam keterangannya.
Menurut pihak masyarakat sipil, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan langsung dari instansi berwenang, khususnya berkaitan dengan dugaan pembuangan limbah cair ke saluran warga di kawasan Kali Ampa Curug.
Pembuangan tersebut diduga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain itu, masyarakat juga meminta kejelasan mengenai legalitas pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dalam atau artesis di lingkungan CCM dan Harris Hotel.
Mereka menilai penggunaan air tanah dalam skala besar perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan dampak terhadap ketersediaan air bersih maupun kondisi lingkungan di kawasan permukiman sekitar.
Atas persoalan tersebut, BPI KPNPA RI Bogor bersama Petisi 26 mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas operasional kedua bangunan tersebut.
Mereka juga meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai dokumen dan legalitas perizinan lingkungan, termasuk persetujuan teknis serta persetujuan pembuangan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku, berikut perizinan pemanfaatan air tanah.
Menurut mereka, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah seluruh aktivitas operasional CCM dan Harris Hotel telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koalisi masyarakat sipil menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak terdapat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Mereka menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha berskala besar harus berjalan secara objektif dan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak manajemen Cibinong City Mall, Harris Hotel CCM, DLH Kabupaten Bogor, maupun Komisi III DPRD Kabupaten Bogor terkait berbagai dugaan dan tuntutan yang disampaikan masyarakat tersebut.
Penulis : Miradjli RM
