Kasasi Ditolak, MA Segera Usulkan PTDH Arif Nuryanta dan Djuyamto

- Kontributor

Kamis, 9 Juli 2026 - 04:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memastikan akan segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap para hakim yang telah divonis bersalah dalam kasus suap terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi ekspor minyak goreng.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, mengatakan usulan PTDH akan diajukan setelah putusan terhadap para terpidana berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Kalau sudah inkrah, segera diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Yanto, Rabu (8/7/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Kebijakan tersebut juga telah diterapkan terhadap sejumlah hakim yang sebelumnya tersangkut perkara serupa di berbagai daerah.

“Begitu sudah inkrah akan segera diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat seperti hakim-hakim lainnya,” katanya.

Sementara itu, Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Djuyamto. Dengan putusan tersebut, hukuman 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Djuyamto tetap berlaku.

Putusan serupa juga dijatuhkan kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya sehingga vonis 14 tahun penjara tetap berkekuatan hukum.

Dengan putusan tersebut, proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap para hakim terpidana akan segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku setelah seluruh putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Baca Juga  Polda Banten Bangun Jembatan Merah Putih Presisi, Akses Warga Sadea Kini Lebih Mudah
Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita
Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal
Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum
Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot
Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti
KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat
Polsek Ciomas Gerebek Lapak Diduga Edarkan Obat Keras, 580 Butir Tramadol dan Trihex Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:09 WIB

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 3 November 2026 - 16:17 WIB

Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:35 WIB

Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:55 WIB

Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB