Jakarta, 17 Agustus 2025 — Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pesan kuat melalui amanat yang dibacakan oleh Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana.
Salah satu pernyataannya yang paling menohok adalah bahwa “korupsi adalah musuh utama kemerdekaan” karena merampas hak rakyat dan menghancurkan kepercayaan publik.
Penegakan Hukum sebagai Pilar Kemerdekaan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaksa Agung menekankan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan 80 tahun lalu bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari tanggung jawab besar: menjaga kedaulatan melalui penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa kelahiran Kejaksaan pada tanggal 2 September 1945 adalah bagian dari fondasi negara hukum Indonesia—yang menunjukkan bahwa kemerdekaan tanpa hukum hanyalah ilusi, dan hukum tanpa semangat kemerdekaan kehilangan maknanya.
Integritas: Fondasi Kepercayaan Publik
Burhanuddin menegaskan tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mengkhianati hukum. Dalam pesannya yang dibacakan di upacara, ia menyatakan:
“Tidak ada ruang bagi pengkhianat hukum di tubuh Kejaksaan. Junjung tinggi integritas, karena begitu integritas runtuh, seluruh bangunan kepercayaan akan roboh.”
Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam konteks tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Jaksa Agung mengulas sejumlah langkah transformasi strategis:
Penerapan single prosecution system untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan.
Penguatan peran Advocaat Generaal sebagai penasihat hukum negara yang kuat dan independen.
Pemanfaatan teknologi canggih seperti AI, big data, dan sistem digital guna memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir.
Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat, sementara yang utama tetap adalah hati nurani dan prinsip keadilan.
Menuju Sistem Hukum yang Humanis dan Berkeadilan
Menjelang penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026 dan pembahasan RKUHAP, Jaksa Agung menekankan pentingnya agar produk hukum baru tidak hanya membawa kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Ia menyerukan modernisasi sistem, peningkatan kapasitas jaksa, dan kolaborasi antar-lembaga untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis sebagai wujud nyata pengabdian kepada kemerdekaan.
Inspirasi dari Amanat: Bona Fide Pelindung Rakyat
Di akhir amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk memperbarui komitmen dengan menyatakan:
“Kita adalah benteng terakhir keadilan, pelindung hak rakyat, dan penjaga martabat bangsa. Mari kita ukir sejarah dengan tinta emas integritas, keadilan, dan keberanian. Dirgahayu Republik Indonesia! Merdeka! Merdeka! Merdeka!”
