Serang, 23 Agustus 2024 – Sejumlah tokoh dan ulama di Provinsi Banten menyuarakan pandangan mereka terkait perkembangan politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Mereka menekankan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan konstitusi dan menghindari kemunduran demokrasi.
Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh berbagai tokoh, mereka menegaskan harapan agar Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai.
“Kami segenap sesepuh masyarakat Provinsi Banten menyerukan Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai,” ujar Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA), Embay Mulya Syarief, dalam keterangan pers pada Jumat (23/8/2024).
Para tokoh yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyati, Abuya KH Murtadho Dimyati, Ketua PB MA KH Embay Mulya Syarief, Sekretaris PW Muhammadiyah Banten Profesor Zakaria Syafei, Ketua MUI Banten KH Bazari Syam, tokoh NU Banten H Bunyamin, dan KH Amas Tadjudin. Selain itu, tokoh pendiri Banten Profesor MA Tihami, Ketua FKUB Banten KH AM Romli, Ketua DPP Pendekar Banten Suminta Idris, Ketua Presidium Majelis Masyarakat Palka Ade Muchlas Syarief, Ketua Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Udin Saparudin, dan Ketua Harian Bakor Pejuang Provinsi Banten Aeng Haerudin juga turut menandatangani pernyataan tersebut.
Embay Mulya Syarief menyatakan bahwa para tokoh dan ulama berupaya melahirkan pemimpin Banten yang dipercaya masyarakat.
“Untuk mendapat kepercayaan diperlukan proses yang tidak direkayasa, melainkan lahir dari proses alamiah, proses kampanye yang setara, dan masyarakat memilih dengan pilihan yang terbaik dari yang baik,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa salah satu konsep demokrasi adalah pertarungan gagasan. Oleh karena itu, upaya menciptakan kondisi Pilkada melawan kotak kosong atau hanya satu pasangan calon akan menciptakan Pilkada yang minim gagasan.
“Tentu akan melahirkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak sehat. Dalam pandangan kami, meski sesuai aturan bisa dilaksanakan, tetapi secara nilai terjadi kemunduran demokrasi yang tidak bermartabat,” ujarnya.
Terkait aturan Pilkada, Embay menyebut seluruh elemen bangsa sepakat bahwa konstitusi adalah landasan tertinggi. Maka segala keputusan perundang-undangan harus dikembalikan pada landasan konstitusi, termasuk dalam proses aturan Pilkada.
“Maka keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat bagi seluruh tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten, KH Romli AM Romli, menambahkan bahwa seruan ini disampaikan sebagai upaya mitigasi dari hal-hal yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial, politik, dan ketentraman.
“Kami percaya bahwa cita-cita kesejahteraan masyarakat Banten dan pembangunan Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong. Pilkada yang demokratis harus berjalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Dengan pernyataan ini, para tokoh dan ulama Banten berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan damai dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat.
