Aparat Penegak Hukum, Polres Sukabumi Polda Jawa Barat Di Minta Tindaklanjuti Oknum Penyalahgunaan Bahan Kimia Jenis Sianida

- Kontributor

Kamis, 13 Februari 2025 - 08:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sukabumi,13 Februari 2025 | Temuan penjualan bahan kimia berjenis Sianida,Karbon dan Apudi Kampumg Lebak Nangka, Desa Cicadas,Kecamatan Cisolok-Sukabumi Jawabarat telah mengindikasikan berbagai dugaan,Kamis13 Februari 2025.

Sianida tersebut diduga dijual untuk keperluan pemurnian bahan baku emas ilegal,hal ini diungkapkan oleh beberapa penambang emas di Gunung Peti.

Menurut keterangan di lokasi,zat kimia itu dijual secara ecer oleh pemasok berinisial J di Kampung Lebak Nangka tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat dikonfirmasi dikediamannya J tidak memungkiri adanya penjualan bahan kimia berjenis sianida,Karbon dan Apu untuk kepentingan pemurnian emas.

Sianida sendiri adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang diperdagangkan secara ilegal untuk pemurnian emas. Sianida dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

Perlu diketahui,hal itu telah melanggar Peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Sedangkan Pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya ini. Itu ada di Peraturan Menteri Perdagangan RI no 7 tahun 2022.

Peraturan itu dibuat untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya. Di peraturan itu ada 162 bahan kimia berbahaya, termasuk sianida dan arsenik.

Jadi, peraturan itu menyebut zat berbahaya hanya bisa didistribusikan oleh 3 pihak. Yakni, distributor terdaftar (DT), importir terdaftar (IT), dan perusahaan industri (IP). Definisi terdaftar di sini adalah memiliki surat izin perdagangan khusus bahan berbahaya.

Penjualan bahan kimia berbahaya secara ilegal dan tanpa izin dapat dikenakan Pasal 106 UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Baca Juga  Pemotongan Dana Bantuan PIP: Negara Rugi Rp 1,3 Miliar Akibat Tindakan Terdakwa
Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren
Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI
Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan
SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg
Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu
Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL
IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi
Ribuan Warga Badui Padati Pendopo Lebak dalam Ritual Seba 2026

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:41 WIB

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren

Selasa, 11 Agustus 2026 - 10:23 WIB

Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:11 WIB

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 07:31 WIB

SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg

Rabu, 13 Mei 2026 - 03:02 WIB

Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB