DPRD Lebak Desak Pemda Percepat Pembangunan Huntap Korban Banjir Bandang

- Kontributor

Kamis, 15 Januari 2026 - 07:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD Lebak, membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang di Lebak Gedong dan Cipanas. (Dok. DPRD Lebak)

Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD Lebak, membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang di Lebak Gedong dan Cipanas. (Dok. DPRD Lebak)

Lebak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mendesak pemerintah daerah agar segera mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas.

Pasalnya, sejak bencana terjadi pada tahun 2020, hingga kini hunian permanen bagi para penyintas belum juga terealisasi.

Desakan tersebut disampaikan DPRD Kabupaten Lebak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 14 Januari 2026. Rapat tersebut secara khusus membahas persoalan pembangunan Huntap di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Lebak Gedong.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

RDP digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat yang telah lama menunggu kepastian pembangunan hunian layak. Hingga saat ini, kondisi Huntara dinilai masih jauh dari memadai dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak bencana.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan. Ia menilai lambannya progres pembangunan dan perbaikan Huntara Lebak Gedong tidak sebanding dengan lamanya waktu tunggu masyarakat.

“Warga sudah sangat lelah menunggu. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Hunian yang layak adalah hak masyarakat dan harus segera direalisasikan,” tegas Juwita.

Menurutnya, keterlambatan pembangunan Huntap tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Lebak Gedong.

Oleh karena itu, melalui RDP tersebut, DPRD meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kami meminta semua instansi menyampaikan secara terbuka kendala yang dihadapi, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan di lapangan, sehingga solusi dapat dicari dan disepakati bersama,” pungkasnya.

Baca Juga  Kontroversi Pembangunan TPT dari Dana Desa:Sikap Kepala Desa Gunung Malang Tenjolaya di Nilai Arogan Terhadap Wartawan
Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren
Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI
Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan
SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg
Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu
Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL
IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi
Ribuan Warga Badui Padati Pendopo Lebak dalam Ritual Seba 2026

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:41 WIB

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren

Selasa, 11 Agustus 2026 - 10:23 WIB

Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:11 WIB

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 07:31 WIB

SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg

Rabu, 13 Mei 2026 - 03:02 WIB

Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB