JAKARTA – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Eko dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan pemecatan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, sidang KKEP berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga sore hari.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela.
Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan bagi Eko Hadi.
Ini Susunan Majelis Sidang KKEP
Sidang etik terhadap jenderal polisi bintang dua tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
Sementara itu, posisi wakil ketua majelis diisi Irjen Agus Dwi Hermawan yang menjabat sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.
Adapun tiga anggota majelis lainnya terdiri atas:
- Irjen Untung Widiatmoko, Kadiv Hubinter Polri.
- Irjen Arie Ardian Rishadi, Kakortas Tipidkor Polri.
- Irjen Toni Ariadi Efendi, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
Pelanggaran tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Diduga Salahgunakan Akses Monitoring Bareskrim
Sebelum dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Polri menyebut dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan akses internal kepolisian untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan.
Atas perbuatannya, Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkembang menjadi perkara besar di lingkungan kepolisian.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi PTDH. Dengan demikian, Eko Hadi menjadi perwira tinggi berikutnya yang menerima sanksi pemecatan dalam rangkaian penanganan kasus tersebut.
Meski demikian, sanksi etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda. Penanganan pidana terhadap para tersangka tetap menjadi kewenangan penyidik dan harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku.
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan disiplin dan kode etik di tubuh Polri, sementara pengusutan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal tersebut masih menjadi perhatian publik.











