PANDEGLANG – Wacana pemindahan atau relokasi sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Penolakan datang dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, kalangan legislatif, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga kelompok aktivis lingkungan yang menilai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan keselamatan satwa langka tersebut.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi secara tegas menyatakan keberatannya terhadap wacana relokasi tersebut. Ia bahkan mengingatkan pemerintah dan pihak terkait agar menjadikan kematian badak jawa bernama Musofa sebagai bahan evaluasi sebelum mengambil kebijakan pemindahan satwa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangankan perpindahan antarpulau, perpindahan translokasi Musofa kemarin hanya dua hari bertahannya langsung mati. Nah, ini harus dijadikan pelajaran oleh pihak TNUK dan pihak terkait. Hanya geser lokasi saja mati,” kata Iing di Pandeglang, Senin (16/11/2026).
Menurut Iing, badak jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Bahkan, keberadaan badak jawa telah menjadi simbol yang tercantum dalam lambang Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Kenapa saya menolak, bahwa badak jawa ikon Kabupaten Pandeglang, ada di logo Pemkab. Kalau jadi dipindah, apakah ikon Pandeglang berganti atau seperti apa? Itu yang juga harus dikaji secara komprehensif,” ujarnya.
Iing menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penguatan perlindungan habitat asli badak jawa di Ujung Kulon, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap ancaman perburuan liar.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menjaga kawasan konservasi.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat dan potensi keterlibatan pihak internal dalam praktik perburuan liar perlu diantisipasi.
“Seperti apa antisipasi dari pihak TNUK? Jangan sampai perburuan ini ada ordal (orang dalam) yang mengetahui perburuan tersebut. Nah, ini harus kita antisipasi,” tegasnya.
Kematian Musofa Jadi Catatan Penting
Sebagai informasi, badak jawa bernama Musofa sebelumnya dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), Taman Nasional Ujung Kulon, pada November 2025.
Proses translokasi dari habitat awal dilakukan pada 3 November 2025. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari upaya konservasi jangka panjang untuk mendukung pengelolaan populasi dan pengembangan teknologi reproduksi badak jawa.
Upaya tersebut berkaitan dengan persoalan keragaman genetik yang menjadi perhatian dalam pelestarian spesies ini. Sejumlah pendekatan konservasi, termasuk teknologi reproduksi berbantuan atau Assisted Reproductive Technology (ART) dan pengembangan biobank, turut menjadi bagian dari pembahasan.
Musofa tiba di kawasan JRSCA pada 5 November 2025. Namun, dua hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, satwa tersebut dilaporkan mengalami kondisi kritis hingga akhirnya mati.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan pihak TNUK, Musofa mengalami penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, disertai infeksi parasit serta indikasi degenerasi jaringan.
Pengalaman tersebut kini menjadi salah satu alasan yang dikemukakan sejumlah pihak untuk meminta pemerintah berhati-hati dalam merencanakan translokasi badak jawa ke lokasi yang lebih jauh.
Sejumlah Pihak Turut Menolak Relokasi
Penolakan terhadap wacana pemindahan badak jawa tidak hanya datang dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai relokasi memiliki risiko besar terhadap keberlangsungan hidup spesies yang populasinya sangat terbatas.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian karakteristik lingkungan Alas Purwo dengan kebutuhan biologis badak jawa. Menurutnya, kondisi Alas Purwo yang cenderung kering, panas, dan terbuka berbeda dengan habitat Ujung Kulon yang lebih lembap, teduh, dan basah.
Selain itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten melalui Ketua DPD GMNI Banten, Endang Kurnia, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.
GMNI menilai pemindahan badak jawa tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk mengatasi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.
Organisasi mahasiswa itu meminta pemerintah memperkuat perlindungan habitat asli, meningkatkan pengawasan kawasan konservasi, serta melakukan kajian ilmiah secara transparan sebelum mengambil keputusan.
Penolakan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pandeglang, Mufrod Tama. Ia mengingatkan pemerintah agar menjadikan kematian Musofa sebagai bahan evaluasi serius sebelum kembali merencanakan pemindahan badak jawa.
Sementara itu, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon bersama sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar kawasan konservasi turut menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana relokasi.
Aliansi tersebut meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan, membuka hasil kajian ilmiah kepada publik, serta memprioritaskan penguatan patroli keamanan dan pengelolaan habitat badak jawa di Ujung Kulon.
Mereka juga menyoroti perbedaan karakteristik ekosistem antara Ujung Kulon dan Alas Purwo serta risiko yang dapat muncul selama proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, hingga adaptasi satwa di lingkungan baru.
Pemerintah Diminta Mengedepankan Kajian Ilmiah
Di tengah berbagai penolakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.
Belum ada keputusan resmi mengenai pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Kementerian Kehutanan menekankan bahwa penentuan lokasi habitat baru harus didasarkan pada kajian ilmiah, termasuk ketersediaan pakan alami, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta keamanan kawasan.
Sementara itu, WWF Indonesia melalui Direktur Forest and Wildlife, Ali Imron, juga menekankan bahwa upaya membangun populasi kedua badak jawa membutuhkan proses yang kompleks dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Menurut WWF, pembentukan populasi kedua tidak serta-merta berarti memindahkan populasi yang saat ini berada di Ujung Kulon. Diperlukan kajian kesesuaian habitat dan tahapan konservasi jangka panjang yang dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa masa depan konservasi badak jawa membutuhkan pertimbangan yang matang, transparansi, serta keterlibatan para ahli dan masyarakat setempat.
Bagi masyarakat Pandeglang, badak jawa bukan hanya satwa yang dilindungi, tetapi juga simbol daerah yang memiliki nilai ekologis, historis, dan identitas tersendiri.
Karena itu, penguatan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon dinilai tetap menjadi perhatian utama, sembari pemerintah mengkaji secara menyeluruh kemungkinan pengembangan habitat kedua demi menjamin kelangsungan hidup badak jawa di masa mendatang.











