JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana hasil praktik perjudian online (judol). Dari pengungkapan kasus tersebut, penyidik berhasil menyita aset berupa uang tunai senilai Rp 28.010.228.458 atau lebih dari Rp 28 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengungkapkan bahwa pemblokiran ratusan rekening tersebut merupakan bagian dari penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online.
“Telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Suhasto menjelaskan, total aset yang telah disita mencapai Rp 28.010.228.458. Namun, nilai tersebut masih berpotensi bertambah karena penyidik terus melakukan pengembangan dan penelusuran terhadap aliran dana yang diduga berkaitan dengan jaringan perjudian online.
“Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” ujarnya.
Berawal dari Patroli Siber
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sejak 2025 terhadap sebuah situs perjudian online berinisial A.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan perjudian, mulai dari slot, kasino langsung (live casino), togel, taruhan olahraga, poker, hingga permainan elektronik atau e-sport.
Dalam menjalankan aktivitasnya, situs tersebut diduga menggunakan berbagai metode pembayaran, di antaranya QRIS, virtual account, transfer perbankan, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Penyidik kemudian menelusuri sistem transaksi dan mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang diduga digunakan sebagai tempat penerimaan deposit dari para pemain.
Perkara tersebut selanjutnya dikembangkan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis transaksi keuangan serta menelusuri dugaan upaya penyamaran asal-usul uang hasil perjudian.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada Oktober 2026.
Rekening Diduga Dibeli dari Masyarakat
Dalam pengembangan kasus, penyidik menemukan dugaan penggunaan rekening nominee atau rekening yang dibuat menggunakan identitas orang lain untuk menampung dana hasil perjudian online.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan, terdapat modus perekrutan masyarakat untuk membuat rekening bank yang kemudian diserahkan kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Penyidik kini mendalami identitas para pemilik rekening, pihak yang mengendalikan transaksi, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian tersebut.
Server Berada di Finlandia dan Amerika Serikat
Salah satu kendala dalam pengungkapan jaringan tersebut adalah penggunaan infrastruktur server yang berada di luar negeri.
Berdasarkan hasil penyelidikan, server situs perjudian online yang menjadi objek perkara diketahui berada di Finlandia dan Amerika Serikat.
Penggunaan server di luar negeri diduga dimanfaatkan jaringan tersebut untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta memblokir situs terkait melalui sistem database Trust Positif.
Meski demikian, Suhasto menyebut situs tersebut masih berpotensi diakses menggunakan jaringan privat virtual (VPN), sehingga penyidik terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan dan pihak-pihak yang berada di belakang operasionalnya.
Polisi Telusuri Pemilik Manfaat
Hingga konferensi pers digelar, penyidik masih berupaya mengungkap pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari dana yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online tersebut.
Polisi juga akan melakukan klarifikasi terhadap para pemilik rekening untuk memastikan sumber dana dan keterlibatan masing-masing pihak.
Terhadap rekening yang tidak mendapatkan konfirmasi, termasuk rekening dormant maupun rekening nominee, penyidik akan melakukan penanganan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam perkara ini, Bareskrim menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bareskrim menegaskan penyidikan masih berlangsung. Masyarakat juga diimbau tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online maupun menyerahkan rekening pribadi kepada pihak lain dengan imbalan uang, karena rekening tersebut berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik perjudian online dan pencucian uang yang memanfaatkan sistem transaksi keuangan serta identitas masyarakat.











