Banten | Journalmedianews, – Aliansi Aktivis Menggugat (Alam) Mengaku akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Provinsi Banten dalam waktu dekat.
Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten, yang dinilai lemah dalam pengawasan,dan diduga gagal dalam perencanaan pengerjaan tiang penyangga tanjakan Bangangah di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Mereka juga mendesak Pj Gubernur Banten, untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR Banten, karena dinilai gagal dalam melakukan pembangunan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliansi Aktivis Menggugat (Alam) terdiri dari Serikat Mahasiswa Aspirasi Rakyat (Semar) Relawan Pembela Masyarakat (RPM), Gerakan Pemuda Banten Bersatu (GPBB) dan Pemantau Keuangan Negara (PKN). Mereka mengaku sudah mempersiapkan ratusan massa untuk bergerak ke Pemprov Banten.
Ketua Umum Semar Muhamad Apud membenarkan rencana pergerakan tersebut. Menurutnya, pihaknya dengan sejumlah Aktivis yang tergabung di Alam sudah tidak tahan dengan dalih yang dilontarkan oleh Kepala Dinas PUPR Banten, yang mana selalu melakukan pembenaran dalam pemberitaan yang diduga tidak sesuai dengan fakta,dan seolah menutupi kesalahan serta membela pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut padahal diduga banyak ketidaksesuaian.
“Kami tentu tidak akan tinggal diam melihat kondisi pembangunan yang menelan anggaran miliran tersebut diduga asal jadi. Seharusnya Kepala Dinas PUPR Banten cepat tanggap dan tidak perlu melakukan pembenaran, karena kita berbicara fakta dilapangan bahwa proyek tanjakan bangangah tersebut diduga ambrol dan tiang penyangga juga miring.”tegas Muhamad Apud pada awak media, Senin (18/3/2024).
Kata Apud, proyek yang di anggarkan dari APBD Provinsi Banten sebesar Rp 28 miliar lebih tersebut harus diselamatkan. Pj. Gubernur Banten, menurutnya harus membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kontruksi tersebut.
“Kami akan mendesak pak Pj. Gubernur Banten untuk turun tangan dan menurunkan tim khusus, untuk memeriksa pembangunan tersebut dengan dikawal oleh tim dari Aktivis, sehingga semua dapat terbuka secara transparan kepada publik apa yang terjadi dalam proyek yang menghabiskan anggaran miliaran itu,”katanya.
Senada, Ketua Umum GPBB, Ifan Febrianto mengaku heran dengan pembangunan tiang penyangga bangangah, lantaran baru saja dibangun namun diduga sudah ambrol dan miring.
“Kalau itu tidak ambrol dan tidak miring, seharusnya Kepala Dinas tidak perlu berstetmen di media menyuruh agar pengusaha untuk segera memperbaikinya. Artinya, pembangunan itu ada kerusakan,”ujar Ifan.
Kata Ifan, dalam stetmennya tersebut bahwa tiang penyangga bangangah tidak ada kesalahan teknis dan tidak ambrol. Sementara fakta dilapangan banyak percikan bekas coran semen bangunan tiang penyangga ambrol dan tiangnya juga miring.
“Kita bicara sesuai fakta,bahkan secara visual itu jelas menunjukan bahwa bangunan tiang itu semplak dan tiangnya miring. Mau jumlahnya hanya sembilan ataupun sepuluh, tetap saja itu terjadi semplak dan tiangnya miring. Apakah itu masih bisa dibilang Hoax, yang hoax itu siapa? Lebih parahnya lagi, masa belum juga satu tahun bangunan tersebut sudah dilakukan perbaikan dan katanya masih dalam pemeliharaan. Seharusnya pemeliharaan itu ketika bangunan sudah dirasakan masyarakat, sudah satu tahun kemudian ada kerusakan, mungkin itu lebih masuk akal,”tandas Ifan
Sementara Ketua Umum PKN Lebak, Fam Fuk Tjhong mengaku akan segera mempersiapkan sejumlah bukti- bukti secara Fakta dan data, untuk pembuatan pelaporan kepada Kejati Banten atau ke Kejagung.
“Kami akan segera mempersiapkan bukti-bukti secara data dan fakta,untuk pelaporan pengaduan baik kepada Kajati Banten ataupun nanti Ke Kejagung. Semua akan dibuka ke Publik melalui jumpa pers kami secara live di acara pengaduan tersebut,”ujar Fam Fuk Tjhong yang biasa disapa Uun
Uun meminta Pj Gubernur Banten segera menurunkan tim khusus baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten ataupun tim khusus lainnya yang ahli dibidang kontruksi.
“Kami juga akan mendesak pak Pj Gubernur Banten untuk menerjunkan tim khusus ahli kontruksi dibidangnya ataupun BPK. Dan pemeriksaan tersebut kami minta untuk dilakukan secara terbuka ke Publik agar semuanya transparan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan ketika dikonfirmasi pada Jumat tanggal (15/3/2024) hingga hari ini Senin 18 Maret 2024 pihaknya memilih bungkam, padahal pesan yang dikirim centang dua.
Loading ...