MK Kabulkan Sebagian Gugatan Iwakum, Perjelas Perlindungan Hukum Wartawan

- Kontributor

Senin, 19 Januari 2026 - 06:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).

Gugatan ini, menguji konstitusionalitas Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan bagi wartawan.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara 145/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 19 Januari 2026 – 13:18 WIB oleh Achmad Al Fiqri dengan judul “MK Kabulkan Sebagian Gugatan Iwakum Soal Perlindungan Hukum Wartawan”.

Wakil Ketua MK, Guntur Hamzah mengatakan, makna “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers tersebut diperjelas. Adapun klausul itu menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

“Sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah melalui sejumlah mekanisme,” katanya.

Adapun mekanismenya yakni hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice.

Guntur berkata, sepanjang pemberitaan pers merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah dan berdasarkan kode etik, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU Pers. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pers.

“Melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam UU 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan,” kata Guntur.

Bagi MK, uraian fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan eksistensi normal Pasal 8 UU Pers berserta Penjelasannya, tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan bagi wartawan.

Baca Juga  Evolusi Hukum Konstitusional: Mahfud MD Soroti Keunikan Putusan MK

Sebab norma Pasal 8 bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil.

“Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional,” pungkas Guntur.

Kendati demikian, ada tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion (DO) atau punya pendapat berbeda, yaitu: Saldi Isra, Daniel Yusmic, dan Arsul Sani. Menurut mereka permohonan pengujian UU Pers ini seharusnya ditolak.

Sebelumnya, Iwakum menilai Pasal 8 UU Pers tidak sejelas perlindungan hukum bagi profesi lain, seperti advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat maupun jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.

Kedua profesi tersebut secara eksplisit dilindungi dari tuntutan hukum sepanjang menjalankan tugas dengan itikad baik.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam permohonannya menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, namun penjelasannya justru memperluas makna secara ambigu.

Dalam permohonan, Iwakum juga menyinggung kasus kriminalisasi jurnalis Muhammad Asrul dan Diananta Pramudianto yang dijerat pidana atas karya jurnalistik mereka. Pemohon menilai hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan Pasal 8 UU Pers.

 

Editor: Zaenal
Copyright © JMN 2026

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita
Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal
Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum
Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot
Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti
KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat
Polsek Ciomas Gerebek Lapak Diduga Edarkan Obat Keras, 580 Butir Tramadol dan Trihex Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:09 WIB

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 3 November 2026 - 16:17 WIB

Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:35 WIB

Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:55 WIB

Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB