Petani Desa Tangkil Pertanyakan Kemana Anggaran Ketahanan Pangan Desa

- Kontributor

Selasa, 11 Februari 2025 - 23:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor,12 Februari 2025 | Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, Selasa (11/02/2025).

Namun sangat disayangkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru seringkali dijadikan ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti salahsatunya Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, dimana anggaran Dana Desa yang seharusnya digelontorkan untuk membantu para petani dan peternak diwilayahnya diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan tersebut muncul ketika beberapa awak media yang menerima adanya aduan dari masyarakat sekitar mencoba untuk menelusuri kejelasan informasi tersebut dengan menemui beberapa orang yang termasuk dalam struktur keanggotan Gapoktan Desa.

Menurut mereka informasi tersebut memang benar, bahwa selama kurang/lebih 6 tahun Gapoktan tersebut terbentuk hingga tahun 2024 lalu baru beberapakali saja diajak dalam Musremvang Desa.

“Setau saya sejak 6tahun lalu Gapoktan terbentuk hingga tahun 2024 lalu kami hanya beberapakali saja di ajak dalam Musrembang Desa, dan setau saya selama ini dari 11 poktan yang ada dan terdaftar belum pernah ada yang menerima bantuan bibit ataupun pupuk”, ucap salahsatu anggota poktan yang enggan disebut namanya.

“Tapi untuk lebih jelasnya supaya gak ada kesalah pahaman dan lebih akurat silahkan temui saja pak Agus Ketua Gapoktan di Desa Tangkil”, sambungnya.

Ditempat dan hari yang berbeda awak media mencoba untuk menemui Ketua Gapoktan tersebut mengakui bahwa informasi tersebut benar adanya.

“Informasi tersebut memang benar adanya. Namun saya pribadi kusus untuk poktan saya memang tidak mau menerima bantuan apapun dari pemerintah meskipun itu dana hibah, saya lebih memilih mandiri”, Ucapnya.

Baca Juga  KPU Lebak Umumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Perseorangan Syaratnya Mengumpulkan 68.162 KTP Warga Lebak

” Iyah memang seharusnya saya selaku ketua Gapoktan Desa mengetahui jika ada Poktan yang menerima bantuan baik ketahanan pangan dari Desa maupun dana hibah lainya yang bersumber dari anggaran pemerintah. Namun selama ini saya belum pernah mendengar ada poktan yang menenrima bantuan dari ketahanan pangan desa”, Sambungnya.

Ketika awak media mempertanyakan terkait adanya anggaran untuk penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll) pada tahun 2023 dengan besar anggaran Rp. 449.000.000,00, Ia mengatakan tidak mengetahui adanya hal tersebut.

“Saya sih gak tau soal itu, dengan nominal sebesar itu memang seharusnya saya selaku Ketua Gapoktan Desa mengetahui hal tersebut”, pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan
SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg
Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu
Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL
IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi
Ribuan Warga Badui Padati Pendopo Lebak dalam Ritual Seba 2026
Ratusan Jamaah Haji Asal Ponorogo Mulai Diberangkatkan, Suasana Haru Warnai Pelepasan
Konter XXD Diduga Gunakan Data Orang Lain untuk Aktivasi Kartu Seluler
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:11 WIB

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 07:31 WIB

SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg

Rabu, 13 Mei 2026 - 03:02 WIB

Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu

Senin, 11 Mei 2026 - 06:36 WIB

Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:31 WIB

IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi

Berita Terbaru

⚖️ Hukum & Kriminal

PT Banten Tegaskan Kehadiran dalam Sidang Putusan Banding Merupakan Hak Para Pihak

Senin, 29 Jun 2026 - 15:26 WIB