Cilegon – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, menindaklanjuti masukan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) terkait penanganan banjir di Kota Cilegon dengan meninjau langsung sejumlah drainase penyebab banjir di Kecamatan Ciwandan, Rabu (7/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Aziz didampingi unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta perwakilan industri yang tergabung dalam INAPLAS.
Aziz menyampaikan, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya beberapa saluran drainase yang mengalami penyempitan sehingga menghambat aliran air hujan ke laut dan memicu terjadinya banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Ciwandan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kami dari Pemerintah Kota Cilegon bersama BPBD, DPUTR, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pihak industri meninjau langsung drainase-drainase yang menjadi penyebab banjir,” ujar Aziz kepada wartawan di sela kegiatan.
Berdasarkan temuan tersebut, Pemkot Cilegon meminta pihak industri yang memiliki saluran drainase menuju laut agar segera melakukan perbaikan dalam waktu dua bulan ke depan.
Aziz menegaskan, apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak industri, Pemkot Cilegon tidak akan segan memberikan teguran tertulis.
“Ditemukan beberapa drainase yang menyempit, terutama di antara PT Aloce dan PT Selago. Setelah dilakukan koordinasi, alhamdulillah pihak perusahaan menyatakan siap melakukan perbaikan agar saluran air menuju laut bisa diperbesar,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan INAPLAS, Helmi, mengatakan bahwa perbaikan drainase menjadi langkah penting untuk mencegah banjir, terutama saat musim hujan.
Menurutnya, persoalan banjir juga berkaitan dengan rencana pengembangan industri petrokimia di Kota Cilegon.
“Saat ini kami sedang mengusulkan roadmap agar Cilegon menjadi pusat zona pengembangan petrokimia nasional. Jika masih sering terjadi banjir, tentu akan menjadi kendala dan membuat Cilegon tidak layak menjadi zona pusat tersebut atau bahkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujar Helmi.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri, diharapkan persoalan banjir di Kota Cilegon dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Loading ...