LEBAK – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lebak mengimbau seluruh kader agar tetap bersikap bijak dan cerdas dalam menyikapi maraknya opini publik terkait wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya diskusi di berbagai platform mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPR.
> “Saya mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila, khususnya di Kabupaten Lebak, agar tidak gegabah dalam menanggapi isu ini. Kita harus tetap menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah masing-masing, serta terus bersinergi dengan aparat dan pihak terkait,” tegas Ketua MPC PP Lebak dalam keterangannya, Selasa (27/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa secara konstitusional, pembubaran DPR oleh Presiden adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini mengacu pada Pasal 7C UUD 1945, hasil amandemen, yang secara tegas menyatakan Presiden tidak memiliki wewenang membubarkan DPR.
> “Sistem presidensial menempatkan eksekutif dan legislatif dalam posisi sejajar. Pembubaran DPR hanya bisa dilakukan melalui pemilu setiap lima tahun, dengan tidak memilih wakil rakyat dalam pemilihan legislatif. Namun, skenario itu pun nyaris mustahil,” tambahnya.
Terkait wacana pembubaran melalui jalur revolusi atau tindakan di luar konstitusi, Ketua MPC menilai langkah tersebut berpotensi destruktif, menyalahi hukum, dan tidak memiliki legitimasi demokratis. Ia menekankan bahwa tindakan seperti itu hanya akan memperburuk kondisi bangsa.
> “Revolusi justru bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan ekonomi bisa terganggu, dan rakyat yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya.
Ia tidak menampik bahwa kekecewaan masyarakat terhadap DPR sangat wajar. Banyak anggota DPR dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, serta kerap menunjukkan gaya hidup mewah yang kontras dengan kondisi rakyat.
Namun, ia menegaskan bahwa solusi bukanlah revolusi, melainkan reformasi melalui mekanisme demokratis.“Kita butuh DPR yang kembali ke jati dirinya sebagai wakil rakyat sejati. Yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik, serta berani menyuarakan aspirasi rakyat melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Jurnalis: Yandi
Editor : Journal Media News
Loading ...