BOGOR – Situasi di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kembali memanas menyusul dugaan ketidaksesuaian dalam pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan Dana Bantuan Keuangan Infrastruktur Tahun 2024.
Keluhan warga terkait kualitas pembangunan jalan baru dan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dianggap asal jadi terus mengemuka, namun dinilai tidak mendapat respons serius dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan.
Pemberitaan sebelumnya dari Jurnal Media telah mengungkap bahwa proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis (spek). Ironisnya, warga menyebut pemerintah desa seperti menutup mata atas berbagai aduan yang sudah disampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Desa Bojong Murni disebut-sebut sulit ditemui, bahkan dihubungi melalui pesan WhatsApp pun tidak merespons. Salah satu staf desa yang berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur, Jamaludin, juga tidak memberikan klarifikasi apapun.
Di sisi lain, Rosma selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Ciawi memberikan tanggapan yang dianggap normatif. Ia menyatakan bahwa pihak kecamatan telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev), serta menegur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Sekretaris Desa (Sekdes).
“Kami sudah monev dan menegur TPK serta Sekdes. Jawaban Sekdes, akhir bulan Juli akan diselesaikan, maka kami akan kembali ke desa di akhir bulan Juli 2025,” ujar Rosma.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak cukup menenangkan warga yang merasa bahwa pembangunan asal-asalan bukan hal baru di desanya.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hampir seluruh proyek pembangunan di Desa Bojong Murni diborongkan ke pihak ketiga tanpa melibatkan warga lokal.
“Pekerjaan bangunan seperti jalan dan lainnya semuanya diborongkan ke luar. Masyarakat sini jarang dilibatkan. Wajar kalau kualitas bangunannya dipertanyakan. Bahkan RT, RW, dan LPM tidak pernah dilibatkan, hanya staf khusus saja yang ikut,” katanya.
Warga juga mempertanyakan mengapa Kepala Desa yang sempat didemo pada tahun 2024 masih tetap menjabat tanpa adanya perubahan nyata dalam kinerjanya.
Mereka khawatir kondisi desa akan semakin buruk jika tidak ada tindakan tegas dari pihak kecamatan, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas lainnya.
“Kalau memang sudah tidak mampu memimpin dengan amanah, lebih baik mundur saja. Sudah pernah didemo warga tapi tetap tidak ada perubahan,” tambah warga tersebut.
Situasi ini mencerminkan potret buram tata kelola pemerintahan desa yang kurang transparan dan akuntabel. Masyarakat berharap aparat berwenang segera turun tangan dan mengambil langkah nyata demi menyelamatkan Desa Bojong Murni dari kemunduran yang lebih dalam.
Loading ...