Polemik Kios Pasar Buah, LMP Lebak Desak Penertiban Ormas Ilegal

- Kontributor

Jumat, 7 Februari 2025 - 00:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lebak, 05 Februari 2025 | Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Macab Lebak, Iwan Tahapary, menggelar audensi di Komisi II DPRD Kabupaten Lebak untuk membahas polemik terkait penggunaan kios di Pasar Buah yang diduga disalahgunakan oleh ormas ilegal. Iwan meminta kepada Ketua Komisi II untuk segera melakukan penertiban terhadap ormas tersebut.

Polemik bermula dari penggunaan kios yang dibangun oleh Dinas Perdagangan (Disperindag) untuk para pedagang di Pasar Buah, namun kini dipergunakan oleh ormas sebagai kantor sekretariat. Iwan Tahapary menegaskan bahwa pembangunan kios tersebut seharusnya diperuntukkan bagi pedagang, bukan untuk dijadikan tempat ormas. Ia berharap agar kios yang saat ini digunakan oleh ormas ilegal segera dikembalikan kepada para pedagang yang berhak.

“Saya meminta kepada Satpol PP untuk segera menegakkan aturan dan mengembalikan hak para pedagang di Pasar Buah,” tegas Iwan dalam wawancara dengan awak media di ruang Komisi II DPRD Lebak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Audensi ini disambut hangat oleh Ketua Komisi II, H. Karim dan Wakil Ketua Komisi II, Asep Nuh, S.E, Asep Nuh S.E mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil audensi LMP dengan menghubungi dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Satpol PP, untuk mengevaluasi penggunaan kios oleh ormas ilegal tersebut.

“Saya akan segera koordinasi dengan dinas terkait, terutama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Pak Orak Sukma, untuk memastikan empat kios itu dikembalikan kepada para pedagang yang berhak,” ujar Asep Nuh, S.E. Ia juga menambahkan bahwa menurut aturan, kios tersebut tidak diperuntukkan bagi sekretariat ormas, terlebih lagi ormas yang diduga ilegal.

Acara audensi tersebut juga disaksikan oleh puluhan anggota LMP yang sah, yang memiliki badan hukum AHU SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Baca Juga  Panen Padi di Maret 2024: Hasil yang Memuaskan dan Dampak pada Kesejahteraan Petani
Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan
SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg
Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu
Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL
IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi
Ribuan Warga Badui Padati Pendopo Lebak dalam Ritual Seba 2026
Ratusan Jamaah Haji Asal Ponorogo Mulai Diberangkatkan, Suasana Haru Warnai Pelepasan
Konter XXD Diduga Gunakan Data Orang Lain untuk Aktivasi Kartu Seluler
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:11 WIB

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 07:31 WIB

SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg

Rabu, 13 Mei 2026 - 03:02 WIB

Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu

Senin, 11 Mei 2026 - 06:36 WIB

Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:31 WIB

IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi

Berita Terbaru