Optimalisasi Retribusi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lebak

- Kontributor

Jumat, 23 Agustus 2024 - 14:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lebak, 23 Agustus 2024 – Kabupaten Lebak mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di sektor formal sebanyak 88 orang. Data ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak setelah pelaksanaan Operasi Tim Gabungan Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada awal Agustus lalu.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Lebak, Rully Chaeruliyanto, mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, baru 21 orang yang telah membayar retribusi TKA.

“Kami terus berupaya mengoptimalkan retribusi TKA guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Rully di Rangkasbitung, Jumat (23/8/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rully menjelaskan bahwa para TKA tersebut masuk ke Kabupaten Lebak pada Juli 2024 dan bekerja di PT Cemindo, perusahaan yang memproduksi semen merah putih. Semua TKA yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki izin usaha dan dokumen keimigrasian yang lengkap.

“Semua legal, kita belum menemukan yang ilegal. Kalaupun ada yang ilegal, itu tugas pengawasannya ada di keimigrasian. Kami hanya sebatas menarik retribusi saja,” jelasnya.

Menurut Rully, semua TKA dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Lebak memiliki izin mempekerjakan tenaga asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, Disnakertrans Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan kantor Imigrasi Serang dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing.

“Domain kami hanya sebatas menarik retribusi saja,” tegas Rully.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi Disnakertrans Kabupaten Lebak untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi TKA. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara Disnakertrans dan Imigrasi, diharapkan tidak ada TKA ilegal yang bekerja di Kabupaten Lebak.

Baca Juga  Milad ke-2 Ormas JBB: Sinergitas dengan Pemerintah dan Masyarakat

Selain itu, Disnakertrans Kabupaten Lebak juga berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa perusahaan yang mempekerjakan TKA mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja asing dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Lebak dapat meningkatkan PAD dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih aman bagi semua pekerja, baik lokal maupun asing.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren
Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI
Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan
SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg
Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu
Dapur SPPG di Cigombong Dikeluhkan Warga karena Diduga Belum Miliki IPAL
IRONIS! Beban Fotokopi Menghantui Pelayanan Publik di Tengah Gencarnya Digitalisasi
Ribuan Warga Badui Padati Pendopo Lebak dalam Ritual Seba 2026

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:41 WIB

Bupati Lebak Kucurkan Rp7,81 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Pesantren

Selasa, 11 Agustus 2026 - 10:23 WIB

Anak Daerah Berkarya, Tapos Caang Akan Hadirkan Film “Sang Saka Merah Putih” Sambut HUT RI

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:11 WIB

Kondisi Sekolah Tak Terawat, Realisasi Dana BOS SDN Pasirloa Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 07:31 WIB

SPPG Yayasan Boga Pangan Gemilang Diduga Cemari Lingkungan Warg

Rabu, 13 Mei 2026 - 03:02 WIB

Tebing Longsor Putus Akses Jalan Citorek–Ciparay, Mobilitas Warga Lebak Terganggu

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB