Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan sebagai alat manajemen untuk mendongkrak kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, melalui keterangannya di Serang, Rabu, menyatakan bahwa implementasi SAKIP harus dioptimalkan agar berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Ke depan, orientasi kita bukan lagi pada banyaknya program dan besarnya anggaran, tetapi pada outcome, manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus mampu menjawab persoalan pembangunan,” ujar Deden saat membuka kegiatan Pra SAKIP Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Bappeda Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deden memaparkan, capaian SAKIP Provinsi Banten pada tahun 2025 memperoleh nilai 69,50 dengan predikat B (Baik). Sementara itu, nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten pada tahun yang sama mencapai 89,83 dengan predikat A-.
Meski capaian tersebut menunjukkan tata kelola birokrasi yang menguat, Deden menegaskan predikat B belum menjadi tujuan akhir. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk memperkuat pohon kinerja, memperjelas indikator, serta menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, menjelaskan pelaksanaan Pra Evaluasi SAKIP ini merupakan langkah taktis Pemprov Banten dalam menghadapi evaluasi resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Melalui agenda ini, kami berharap terjadi penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja,” kata Rina.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Nurhasni, menambahkan bahwa mengapresiasi konsistensi peningkatan kinerja di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir.
Nurhasni menyebutkan, reformasi birokrasi di Banten telah menunjukkan tren positif dari predikat BB pada 2023 menjadi A- pada 2024 dan berhasil dipertahankan pada 2025.
“Kami berharap di tahun ini dan seterusnya capaian tersebut dapat terus meningkat hingga meraih predikat AA. Agenda ini bukan sekadar mengejar nilai evaluasi, melainkan bagaimana menjadikan manajemen kinerja sebagai budaya organisasi sehari-hari,” tutur Nurhasni.
