Serang,journalmediamews.com – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menjadi panggung krusial bagi insan pers untuk merumuskan ulang eksistensinya di tengah gempuran media sosial dan teknologi kecerdasan buatan.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti pergeseran drastis perilaku konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih memilih platform digital ketimbang media konvensional.
Fenomena ini dinilainya berdampak langsung pada penurunan pendapatan iklan media arus utama yang kini terserap secara masif oleh raksasa teknologi global.
Ia menerangkan kondisi tersebut memicu keprihatinan mendalam lantaran hampir seluruh perusahaan pers saat ini terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.
Komaruddin mendesak adanya intervensi pemerintah guna menciptakan keadilan distribusi iklan agar ekosistem pers tetap terjaga keberlangsungannya.
Meskipun masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, ia percaya tingkat kepercayaan publik terhadap pers profesional masih tetap tinggi dalam mengonfirmasi isu-isu krusial.
“Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK pada karyawannya. Kami mengharapkan intervensi campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial,” ujar Komarudin saat menghadiri puncak HPN di halaman Masjid Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin 9 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menegaskan, pers bukan sekadar industri informasi, melainkan fondasi demokrasi yang tumbuh bersama cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya wartawan dituntut bekerja dalam kewaspadaan intelektual agar informasi yang dipublikasikan mencerahkan, bukan menyesatkan publik.
Kritik yang disampaikan kepada pemerintah pun dinilainya merupakan bentuk kontribusi konstruktif untuk memastikan langkah pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang benar.
Menyongsong Indonesia Emas 2045, ia meyakini pers memiliki peran penting dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan pemerintah.
Munir menyebut pers yang sehat secara ekonomi dan profesional menjadi kunci utama dalam menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
”Wartawan hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual bukan karena takut kepada kekuasaan, tetapi karena takut keliru menyampaikan kebenaran. Pers yang sehat adalah pers yang profesional, independen, berintegritas.
Sementara Pemerintah Provinsi Banten selaku tuan rumah berkomitmen menjadikan momentum HPN ke-80 ini sebagai sarana penguatan literasi publik dan transparansi komunikasi.
Gubernur Banten, Andra Soni, memandang pers sebagai mitra strategis yang menentukan makna di tengah derasnya arus data dan algoritma digital.
Lingkungan yang menjunjung tinggi kebebasan pers diperlukannya untuk membangun demokrasi yang sehat serta mendukung kedaulatan ekonomi bangsa.
Menurut Soni transformasi digital dan keberadaan Artificial Intelligence (AI) harus disikapi pers sebagai simpul strategis untuk menjaga kepentingan publik.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan media dalam membangun ekosistem informasi yang partisipatif.
Dukungan terhadap jurnalisme etis diharapkannya mampu memperkuat optimisme nasional dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi yang semakin kompleks.
”Pers berperan sebagai penjaga kebenaran, pengurai kompleksitas, dan penentu makna di tengah derasnya arus data dan algoritma. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong peningkatan literasi publik dan penguatan etika jurnalistik,” kata Soni.
Jurnalis:Zaenal |Editor:Redaksi
