Sertifikat Tanah Perkuat Kepastian Hukum

- Kontributor

Senin, 9 Februari 2026 - 10:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Serang,journalmedianews.com – Program sertifikasi tanah dinilai memberikan manfaat strategis bagi masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan lahan.

Tanah yang telah bersertifikat memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga mampu meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang, Taufik Rokhman, mengatakan masih banyak konflik pertanahan yang terjadi akibat status kepemilikan tanah yang belum terdokumentasi secara resmi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi tersebut sering memicu perselisihan antarmasyarakat maupun antara warga dan pihak lain yang mengklaim lahan yang sama.

“Banyak konflik terjadi karena tanah belum bersertifikat,” katanya dalam dialog Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Banten, Senin 9 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sertifikat tanah merupakan alat bukti hukum paling kuat yang diakui negara. Dengan adanya sertifikat, hak pemilik tanah terlindungi secara hukum dan memiliki dasar yang jelas apabila terjadi permasalahan.

Kepastian tersebut juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanahnya, baik untuk tempat tinggal, usaha, maupun kepentingan lainnya.

Selain berdampak pada individu, tertib administrasi pertanahan juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Wilayah dengan data pertanahan yang jelas dinilai lebih menarik bagi investor karena memiliki kepastian hukum yang lebih terjamin.

Hal ini berkontribusi pada iklim investasi yang sehat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sertifikasi tanah juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan agraria. Pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya serta mencegah terjadinya penguasaan lahan secara tidak adil.

Data pertanahan yang akurat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.

“Tanah yang tertib administrasi akan mendukung pembangunan,” ujarnya.

Taufik menambahkan, saat ini pemerintah juga mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital layanan pertanahan. Sistem ini dinilai lebih aman karena mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik serta memudahkan proses pemutakhiran data.

Baca Juga  Diduga Ilegal, Kabel WiFi di Sobang Dipotong Petugas PLN: Tokoh Pemuda Desa Sukamaju Angkat Bicara

Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mengurus sertifikasi tanah dan menjaga penguasaan lahannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. “Dengan sertifikat, masyarakat lebih tenang dan terlindungi,” ucapnya.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri
Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita
Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal
Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum
Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot
Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti
KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat
Polsek Ciomas Gerebek Lapak Diduga Edarkan Obat Keras, 580 Butir Tramadol dan Trihex Diamankan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:09 WIB

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

Selasa, 17 November 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 3 November 2026 - 16:17 WIB

Berjualan di Dekat Kantor Kecamatan Parungkuda,Tukang Gorengan di Duga Nyambi Jual Rokok Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:35 WIB

Warga Pertanyakan Ketegasan Kapolres Bogor, Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Marak Tanpa Sentuhan Hukum

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:55 WIB

Peredaran Obat Keras Golongan G di Terminal Laladon Bogor Kembali Disorot

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB