DPR Minta Pengawasan Program MBG Diperketat hingga Distribusi Makanan

- Kontributor

Senin, 29 September 2025 - 05:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Siswa membawa sejumlah paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan di SDN 029 Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Ilustrasi: Siswa membawa sejumlah paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan di SDN 029 Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Jakarta (JMN) – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah oleh pemerintah merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mengatasi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu,” kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ia menilai penutupan sementara SPPG yang bermasalah akibat kasus keracunan dalam Program MBG itu harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikutnya Edy menyoroti masalah pengawasan dalam Program MBG dimana pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata, tetapi juga menjangkau pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi. Dengan kata lain, kata dia, seluruh proses sampai makanan itu diterima penerima manfaat MBG harus diawasi.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu juga menyampaikan pengawasan seperti itu bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan (DInkes) bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan Dinas Kesehatan, kata dia, memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah.

“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN (Badan Gizi Nasional) lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah menutup sementara SPPG pengelola dapur PMBG yang bermasalah, menyusul kasus keracunan di sejumlah daerah.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).

Baca Juga  Hadiri RKPD Sekda Sukabumi:Indikator Makro Harus Menjadi Perhatian

Adapun yang dievaluasi terkait SPPG tersebut adalah faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Zulhas menegaskan seluruh SPPG juga akan dievaluasi ihwal kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.

 

 

Jurnalis: Zaenal
Editor: Zaenal
Copyright © JMN 2025

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sebanyak 91 Siswa SMPN 2 Cisarua Dievakuasi ke RSPG, Penyebab Masih Menunggu Pemeriksaan Medis
Lima Berita Politik Pilihan Sepekan yang Menarik Dibaca
Daftar Harta Kekayaan 26 Anggota Wantimpres Berdasarkan LHKPN KPK
PWI Pusat Konsolidasikan 38 Portal Daerah, Diluncurkan Serentak 1 Oktober
Gubernur Banten Turun Langsung Cari Lima Jurnalis Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau
Prabowo Instruksikan Pencarian Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Pangdam III/Siliwangi Tutup Pendidikan dan Lantik 1.452 Prajurit Dikmata Infanteri Gelombang II TA 202
DPRD Banten Soroti Dugaan Selisih Dana BOS Rp19,26 Miliar, Minta Audit Investigatif

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Sebanyak 91 Siswa SMPN 2 Cisarua Dievakuasi ke RSPG, Penyebab Masih Menunggu Pemeriksaan Medis

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:54 WIB

Lima Berita Politik Pilihan Sepekan yang Menarik Dibaca

Minggu, 4 Oktober 2026 - 06:04 WIB

Daftar Harta Kekayaan 26 Anggota Wantimpres Berdasarkan LHKPN KPK

Rabu, 23 September 2026 - 12:36 WIB

PWI Pusat Konsolidasikan 38 Portal Daerah, Diluncurkan Serentak 1 Oktober

Jumat, 11 September 2026 - 09:47 WIB

Gubernur Banten Turun Langsung Cari Lima Jurnalis Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau

Berita Terbaru

Ilustrasi pengungkapan laboratorium narkoba rahasia di Kabupaten Pidie, Aceh. Kapolri memaparkan kronologi penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan narkotika lintas negara dengan barang bukti sekitar 1,2 ton bruto, berupa sabu cair dan sabu kristal.

⚖️ Hukum & Kriminal

Jaringan Narkoba Lintas Negara Terbongkar, Polisi Sita 1,2 Ton Barang Bukti

Jumat, 23 Okt 2026 - 11:41 WIB

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB. Salah satu tersangka disebut merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan logam mulia emas. BNPB menyatakan menghormati proses hukum serta berkomitmen kooperatif dalam mendukung penyidikan.

⚖️ Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB, Adik Kepala Badan Turut Dijerat

Rabu, 14 Okt 2026 - 13:01 WIB