Sukabumi,30 Januari 2025 | Ribuan guru honorer Kabupaten Sukabumi menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (30/1/2025), menuntut penghapusan sistem tenaga honorer paruh waktu. Aksi damai ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Sukabumi, TNI dari Kodim 0622, dan Satpol PP setempat.
Para demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi jajaran Komisi IV yang dipimpin oleh Perry Supriyadi. Setelah menyampaikan tuntutan melalui orasi, para guru honorer menerima penjelasan dari Ketua DPRD mengenai kesiapan DPRD untuk mendorong aspirasi mereka melalui sidang bersama Pemerintah Daerah.
Para guru honorer, banyak di antaranya telah mengabdi bertahun-tahun, menyatakan sistem paruh waktu mengakibatkan gaji rendah dan ketidakpastian kerja. Mereka menganggap sistem ini diskriminatif dan tidak adil mengingat kontribusi mereka dalam pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Tuntutan utama kami adalah penghapusan sistem paruh waktu dan dimasukkannya kami ke dalam kuota pengangkatan PPPK, atau setidaknya peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi penghasilan sangat minim. Sistem paruh waktu ini memberatkan kami.” Ia menambahkan kekecewaan atas janji Pemda yang belum sepenuhnya terlaksana terkait pengangkatan PPPK, terutama dengan adanya sistem paruh waktu yang tidak diterapkan di daerah lain.
Dari informasi yang di himpun, setelah melalui perundingan yang alot, Akhir nya pihak DPRD menerima perwakilan masa aksi sekitar 30 orang lebih untuk melakukan audensi, dengan pihak DPRD juga dengan perwakilan Pemerintah Daerah yang di wakili Dinas Pendidikan juga pihak BKPSDM Kabupaten Sukabumi , Sampai berita ini di tayangkan perundingan masih terus berlangsung.
