LEBAK – Dugaan persoalan dalam kepengurusan Forum Penerima Dana Hibah di Kabupaten Lebak menjadi perhatian sejumlah aktivis organisasi kemasyarakatan. Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, Ade Surnaga alias King Naga, bersama Ketua BPPKB Banten DPC Lebak, Belong, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan itu disampaikan saat kedua tokoh organisasi tersebut bersama jajaran masing-masing mendatangi Kantor Kejari Lebak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan dokumen terkait dugaan persoalan dalam kepengurusan dan pengelolaan dana hibah.
Dalam kesempatan tersebut, King Naga mempertanyakan kapasitas dan kompetensi seseorang yang diduga menjabat sebagai ketua forum penerima dana hibah. Menurutnya, jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik membutuhkan kemampuan organisasi, pemahaman administratif, serta tanggung jawab yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam proses pembentukan struktur kepengurusan forum. Bahkan, ia menduga terdapat pihak lain yang berperan dalam penempatan figur tertentu sebagai ketua, termasuk kemungkinan penggunaan nama seseorang untuk memenuhi persyaratan administratif.
“Kami menduga kuat bahwa Ketua Forum Penerima Dana Hibah di Kabupaten Lebak ini sebenarnya hanya seorang pekerja sektor informal. Melalui kunjungan skala besar hari ini ke Kejari Lebak, kami meminta dengan tegas agar kejaksaan bertindak profesional. Kasus ini harus diproses hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu,” ujar King Naga di hadapan awak media.
King Naga menilai, dugaan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan proses pembentukan kepengurusan forum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengajuan hingga pencairan dana hibah dimintai keterangan apabila diperlukan.
Atas dasar itu, LSM GMBI bersama BPPKB Banten DPC Lebak mendesak Kejari Lebak untuk memeriksa legalitas dan susunan kepengurusan forum, menelusuri proses verifikasi penerima hibah, serta mengkaji mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Kejari Lebak Terima Dokumen Aspirasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh, perwakilan Kejari Lebak telah menerima dokumen aspirasi yang disampaikan oleh rombongan aktivis. Dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan kejaksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hasil penelaahan maupun langkah hukum yang akan dilakukan oleh Kejari Lebak.
Redaksi juga belum memperoleh tanggapan langsung dari Ketua Forum Penerima Dana Hibah maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan yang disampaikan oleh para aktivis tersebut. Dengan demikian, substansi dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Ketua Forum Penerima Dana Hibah serta pihak-pihak terkait lainnya.
Setiap klarifikasi, tanggapan, maupun bukti pendukung yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Redaksi berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, independen, berimbang, dan tidak menghakimi, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penulis : Denis
