Kasus Korupsi Kepala Desa Terus Meningkat,Kejaksaan Agung Kewalahan

- Kontributor

Sabtu, 22 November 2025 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa (kades) di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan signifikan. Termasuk tahun ini, di mana korupsi dana desa yang melibatkan kades meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejagung RI, Sarjono Turin, menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan kepala desa pada semester I 2025, sudah ada 489 kasus.

“Mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 yang berjumlah 184 kasus, tahun 2024 berjumlah 275, dan Januari-Juni 2025 ini sudah ada 489 kasus,” beber Sarjono Turin saat menghadiri sebuah kegiatan di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur Kalteng,

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari jumlah tersebut, 477 kasus merupakan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan secara kolektif seperti di Kabupaten Lahat maupun dilakukan individu seperti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sisi lain, Kejagung juga mengeluhkan keterbatasan jumlah SDM penegak hukum di desa untuk melakukan pengawasan.

“Kasus korupsi oleh kepala desa menunjukkan tren yang sangat meningkat, kami menyadari bahwa keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan seluruh kegiatan di tingkat desa yang berjumlah lebih kurang lebih 75.289 desa se-Indonesia ini sangat belum maksimal,” bebernya.

Sarjono menjelaskan bahwa satuan kerja kejaksaan di tingkat kabupaten/kota seperti Kejaksaan Negeri belum dapat menjangkau desa-desa terpencil, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa intelijen.

Dengan kondisi geografis yang sangat luar, jarak tempuh antardesa yang jauh, kerap menyulitkan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan menyeluruh,” tuturnya.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan desa yang dibiayai oleh dana pusat, Kejagung memanfaatkan potensi SDM yang ada dan mendorong kerja kolaboratif dengan berbagai pihak. Baca juga: Wakapolri Sebut Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Jadi Rapor Merah Polri.

Baca Juga  Penegakan Hukum Didorong atas Dugaan Tambang Ilegal di Ci Madur Yang Terus Beroperasi

“Kami sadari perlu adanya pengawasan secara kolaboratif dengan semua stakeholder yang benar-benar dapat menyukseskan kegiatan pengawasan ini,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam penyaluran dana desa.

 

Sumber: Kompas.com
Editor: Zaenal
Copyright © JMN 2025

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebakaran Hebat Landa Kampung Cipaler Pasir Baduy Lebak, 19 Rumah Hangus dan 34 KK Kehilangan Tempat Tinggal
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa
Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas
King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah
Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari
Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Pemuda Pancasila Kecamatan Muncang Serahkan 40 Al-Qur’an untuk Masjid Jami’ Al-Maghfiroh

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:08 WIB

Kebakaran Hebat Landa Kampung Cipaler Pasir Baduy Lebak, 19 Rumah Hangus dan 34 KK Kehilangan Tempat Tinggal

Selasa, 17 November 2026 - 13:54 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa

Rabu, 11 November 2026 - 15:54 WIB

Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas

Senin, 9 November 2026 - 11:26 WIB

King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Jumat, 6 November 2026 - 10:32 WIB

Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB