Sengketa Tanah HGU PTPN VIII: Sertifikat Diduga Bodong, Fakta Mengejutkan Terkuak

- Kontributor

Senin, 13 Januari 2025 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR – Sidang perkara perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 17/Pdt.G/2024/PN Cbi yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong pada Senin, 13 Januari 2025, mengungkap fakta mengejutkan terkait Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 294 milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Dalam sidang tersebut, saksi ahli yang dihadirkan oleh Turut Tergugat 48 dan 49 menduga sertifikat HGU atas lahan seluas 16 hektar itu tidak sah alias “bodong” karena proses penerbitannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sertifikat HGU nomor 294 tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada tahun 2008 dengan total luas lahan mencapai 118 hektar. Adapun lahan seluas 16 hektar yang menjadi pokok perkara dalam sidang ini merupakan bagian dari total luas 118 hektar tersebut.

Dr. Ir. Tjahyo Arianto, S.H., M.Hum., saksi ahli dalam perkara ini, yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjelaskan bahwa tanah yang kini dikelola PTPN VIII dulunya merupakan perkebunan milik Belanda yang tidak memiliki HGU sah. Menurutnya, penerbitan sertifikat HGU tersebut seharusnya melalui prosedur yang ketat sesuai regulasi pemerintah. Namun, PTPN VIII diduga tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika ada diktum dalam surat keputusan yang tidak dilaksanakan saat pendaftaran HGU, tetapi sertifikat tetap diterbitkan, maka itu dapat dianggap malpraktik. Sertifikat itu tidak sah atau bodong karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Dr. Tjahyo juga menyoroti perlindungan hak-hak petani penggarap yang telah lama mengelola tanah tersebut. Dalam penerbitan HGU, penggarap tanah seharusnya dikeluarkan dari proses pengukuran untuk memastikan mereka tidak dirugikan.

Baca Juga  Presiden Panggil Sejumlah Ketua Umum Partai Ke Istana

“Masyarakat penggarap harus dikeluarkan dari pengukuran HGU. Namun, jika mereka tetap terdaftar dalam HGU dan kemudian dianggap menyerobot, itu jelas merupakan pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Penggugat, Ardiansyah dari Kantor Hukum Ardiansyah dan Rekan, memaparkan bahwa pihaknya memiliki sejumlah bukti kuat. Bukti tersebut meliputi surat keterangan garapan yang diterbitkan dan dicatat oleh Kepala Desa setempat, surat peralihan garapan, serta bukti penguasaan fisik atas tanah yang masih berlangsung hingga kini.

“Bukti-bukti ini memperkuat klaim klien kami atas tanah tersebut. Kami juga memiliki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang membatalkan Sertifikat HGU 294,” ujar Ardiansyah.

Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2025. Pihak Penggugat berencana menghadirkan bukti tambahan, termasuk putusan perkara lain yang relevan dengan keabsahan sertifikat HGU tersebut. Persidangan ini menjadi momentum penting untuk menentukan legalitas Sertifikat HGU 294 serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang telah lama menggarap tanah tersebut.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa
Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas
King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah
Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari
Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Pemuda Pancasila Kecamatan Muncang Serahkan 40 Al-Qur’an untuk Masjid Jami’ Al-Maghfiroh
Sebanyak 91 Siswa SMPN 2 Cisarua Dievakuasi ke RSPG, Penyebab Masih Menunggu Pemeriksaan Medis

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:54 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa

Senin, 16 November 2026 - 02:13 WIB

Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 15:54 WIB

Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas

Senin, 9 November 2026 - 11:26 WIB

King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Jumat, 6 November 2026 - 10:32 WIB

Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB