Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Wanti-wanti Pelaku Doxing Wartawan Bisa Dijerat Pidana

- Kontributor

Senin, 24 Februari 2025 - 01:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Wartawan adalah profesi pencari berita untuk disajikan kepada publik dengan memenuhi kode etik dan kaidah jurnalistik.

Ilustrasi: Wartawan adalah profesi pencari berita untuk disajikan kepada publik dengan memenuhi kode etik dan kaidah jurnalistik.

LJakarta,23 Februari 2025 | Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengingatkan pelaku doksing atau memublikasikan identitas pribadi tanpa izin termasuk terhadap wartawan bisa dijerat pasal pidana.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Iwakum, Ponco Sulaksono merespons aksi doksing atau doxing yang dialami dua jurnalis CNNIndonesia, MA dan YA buntut pemberitaan aksi ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (21/2).

Ponco menyesalkan aksi doksing sejumlah pihak terhadap MA dan YA lewat media sosial. Menurut dia, aksi tersebut bisa merusak integritas wartawan dan mengerdilkan kepercayaan masyarakat kepada media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tindakan doxing oleh seseorang dapat merusak integritas wartawan dan media tempat bernaung. Lebih dari itu, doxing hanya akan menyudutkan wartawan dan mengerdilkan kepercayaan masyarakat terhadap pers,” kata Ponco dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Ponco menjelaskan, kerja jurnalistik dalam menghimpun informasi dilindungi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UU yang lahir pascareformasi 1998 tersebut bersifat lex specialis terhadap Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, dugaan permasalahan berkaitan dengan hasil produk kerja jurnalistik mestinya diselesaikan sesuai aturan UU Pers.

Selain itu, Ponco berkata dalam menjalankan kerja jurnalistik, wartawan tidak dapat dijerat dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum atau lex generalis.

Ponco memahami wartawan bisa melakukan kesalahan dalam melakukan kerjanya. Namun, penyelesaian atas persoalan ini seharusnya ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi.

“Artinya jika wartawan keliru dalam proses penyajian berita, maka ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk memperbaiki informasi tersebut,” kata Ponco.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Departemen Advokasi Iwakum Faisal Aristama menjelaskan pelaku doksing dapat digugat dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Baca Juga  Aksi Kepedulian Jaringan Pewarta Indonesia, Donasi Rp4,3 Juta Disalurkan kepada Keluarga Almarhum Dani Saeputra

Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 UU ITE menyatakan, korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Tak hanya itu, pelaku doxing dapat dijerat pidana dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, terutama Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP:

Pasal 67 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar”.

Sementara, ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar”.

“Di era media sosial saat ini penting bagi semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan justru merugikan orang lain”kata Faisal.

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebakaran Hebat Landa Kampung Cipaler Pasir Baduy Lebak, 19 Rumah Hangus dan 34 KK Kehilangan Tempat Tinggal
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa
Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas
King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah
Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari
Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Pemuda Pancasila Kecamatan Muncang Serahkan 40 Al-Qur’an untuk Masjid Jami’ Al-Maghfiroh

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:08 WIB

Kebakaran Hebat Landa Kampung Cipaler Pasir Baduy Lebak, 19 Rumah Hangus dan 34 KK Kehilangan Tempat Tinggal

Selasa, 17 November 2026 - 13:54 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa

Rabu, 11 November 2026 - 15:54 WIB

Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas

Senin, 9 November 2026 - 11:26 WIB

King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Jumat, 6 November 2026 - 10:32 WIB

Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB