Scroll untuk baca artikel
https://www.effectiveratecpm.com/zq4s6cex?key=1e1190f2e60de2e28cae5a341d9fb94d
Kabar Daerah

Ratusan Billman Se Banten Selatan Gelar Aksi Protes Di Kantor UP3 Rangkasbitung,Tuntut Transparansi dan Kebijakan Perusahaan

1152
×

Ratusan Billman Se Banten Selatan Gelar Aksi Protes Di Kantor UP3 Rangkasbitung,Tuntut Transparansi dan Kebijakan Perusahaan

Sebarkan artikel ini
1000015571

Lebak, Banten – 15 Mei 2025 | Ratusan karyawan yang tergabung dalam tim operasional PLN atau Billman Se Banten Selatan di Kabupaten Lebak, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Up3 Rangkasbitung yang berlokasi di Muara Ciujung Barat,Kecamatan Rangkasbitung,Kabupaten Lebak. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan sistem kerja, penggajian, dan kebijakan internal yang dinilai merugikan para pekerja.

Aksi berlangsung damai sejak pagi dengan spanduk bertuliskan berbagai seruan seperti “Tolak Mayer”, “Gaji Kami Bukan Mainan”, hingga “Stop Penahanan Ijazah”. Para karyawan menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Red-and-Black-Bold-Minimalist-News-Update-Instagram-Reels-Video
Dok. Masa aksi didepan kantor Up3 Rangkasbitung di Jl. Muara Ciujung, Kecamatan Rangkasbitung, (kamis, 15/05/2025)

Menolak Mayer dan Sistem Gaji PT Graha Arta

Salah satu poin utama dalam aksi ini adalah penolakan terhadap Mayer, Site Manager yang bertugas di wilayah Banten Selatan.

“Kami merasa kepemimpinan beliau tidak berpihak kepada kepentingan pekerja. Komunikasi tidak berjalan baik, dan banyak kebijakan yang memberatkan,” ujar salah satu orator aksi yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya itu, para pekerja juga menolak sistem penggajian yang diterapkan oleh PT Graha Arta, vendor yang bertanggung jawab atas distribusi gaji. Mereka menyebut sistem tersebut tidak transparan dan penuh dengan potongan yang tak pernah dijelaskan secara resmi.

Ijazah Ditahan, Biaya Operasional Dibatalkan

Dalam aksi ini, karyawan juga mengecam penahanan ijazah sebagai syarat bekerja. “Ijazah itu hak pribadi kami. Kenapa harus ditahan? Ini sangat tidak etis,” kata salah satu peserta aksi.

Selain itu, kebijakan pembebanan biaya mobilisasi (molis) dan handphone dinas kepada karyawan juga turut disorot. Para pegawai merasa terbebani secara finansial karena harus menanggung alat kerja yang seharusnya disediakan perusahaan.

Baca Juga  Sistem Zonasi PPDB Sekolah Dasar di Lebak Tidak Berlaku

Menuntut Kejelasan Status dan Hak Pekerja

Tuntutan lain yang mencuat adalah kejelasan mengenai status dan hak pekerja khususnya yang berperan sebagai biller dan petugas DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Mereka menyebut peran tersebut tidak diatur dengan jelas, baik dari sisi tanggung jawab maupun hak yang seharusnya diterima.

“Kami hanya ingin ada kejelasan, apa hak kami, apa kewajiban kami. Jangan sampai kami kerja keras tapi tidak diakui secara struktural,” ujar masa lainnya.

Menanti Respons Pihak Manajemen

Dari pantauan di lapangan pihak perusahaan menerima tuntutan dari masa aksi dengan menghadirkan perwakilan dari Billman,masa dan billman melakukan diskusi diruangan kantor PLN Up3 Rangkasbitung dan diwakili pihak PT Graha Arta,Para karyawan berharap dialog tesebut menyelesaikan persoalan ini secara adil.

“Kami siap berdiskusi. Aksi ini bukan untuk merusak, tapi untuk memperjuangkan hak kami,” tutup salah satu perwakilan massa.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Optimized by Optimole