Bogor, 18 Desember 2024 | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola dana desa dengan menjalin kerja sama strategis bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani.
Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan kepala desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, termasuk mendukung program ketahanan pangan.
Dalam acara penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Cibinong, Bogor, Yandri menegaskan pentingnya dana desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi serta nasional.
“Ketika saya banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kepala desa yang ditangkap, itu sangat menyedihkan. Kerja sama ini sejatinya mempermudah akuntabilitas keuangan bapak ibu di desa,” ujar Yandri.
Yandri juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menggodok peraturan menteri desa (Permendes) terkait prioritas dana desa untuk program ketahanan pangan.
Hal ini demi menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis.
“Kami sudah mencantumkan, sekurang-kurangnya dana desa itu dua puluh persen untuk ketahanan pangan,” tambahnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel.
JAM-Intelijen Reda Manthovani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung pembangunan di desa secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Yandri juga mengungkapkan rencana untuk mengembangkan desa tematik yang didesain dengan tema tertentu seperti desa budaya, desa peternakan lele, desa buah, atau desa pariwisata.
Tujuan utama dari desa tematik adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata dan promosi keunikan desa tersebut.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Taufik Madjid, Inspektur Jenderal, Teguh, Plh. Dirjen PDP Kemendes PDT, Rahmatia Handayani, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaefudin. Mereka semua mendukung penuh inisiatif ini dan berharap kerja sama ini dapat membawa perubahan positif bagi pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kepala desa dapat lebih mudah dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan mendukung program ketahanan pangan nasional.
