Jakarta — Sehari setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan penataan besar terhadap jajaran perwira tinggi dan menengah Polri.
Sedikitnya 88 personel dimutasi dan dirotasi melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari penyegaran, kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyesuaian terhadap dinamika tugas kepolisian.
Suyudi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (1/10/2026). Dalam kepemimpinan baru tersebut, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat dipercaya mendampingi Suyudi sebagai Wakapolri. Sementara Listyo Sigit Prabowo selanjutnya dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
88 Personel Dimutasi
Dari 88 personel yang masuk dalam daftar mutasi dan rotasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Sebanyak 14 personel di antaranya mendapat posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.
Selain pergantian sejumlah pejabat utama Mabes Polri, mutasi tersebut juga mencakup 19 posisi Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis.
Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Berganti
Sejumlah posisi penting di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian.
Komjen Pol Asep Edi Suheri dipercaya menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menggantikan Komjen Pol Wahyu Widada yang mendapat penugasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya, Asep Edi Suheri menjabat Kapolda Metro Jaya.
Sementara posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri kini dijabat Irjen Pol Asep Safrudin, menggantikan Komjen Pol Syahardiantono.
Posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri dipercayakan kepada Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti. Adapun Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri dijabat Irjen Pol Hery Heryawan, menggantikan Komjen Pol Karyoto yang memasuki masa pensiun.
Pergantian juga terjadi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Irjen Pol Rudi Darmoko ditunjuk sebagai Kalemdiklat menggantikan Komjen Pol RZ Panca Putra. Panca selanjutnya mendapat penugasan ke Kementerian Hukum.
Beberapa pejabat lain yang mendapat posisi strategis antara lain Irjen Pol Andik Setiyono sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Asisten Logistik Kapolri, serta Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri.
Selain itu, Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap dipercaya sebagai Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Roberto G M Pasaribu sebagai Kepala Divisi TIK Polri, Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Kepala Densus 88 Antiteror, Irjen Pol Ahrie Sonta sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, dan Irjen Pol Arie Ardian Rishadi sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri.
19 Kapolda Berganti
Penataan organisasi juga menyasar jajaran kewilayahan. Sebanyak 19 jabatan Kapolda mengalami pergantian.
Di antaranya Kapolda Metro Jaya kini dijabat Irjen Pol Dadang Hartanto, Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri, Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki.
Pergantian juga terjadi di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan DI Yogyakarta.
Johnny mengatakan, mutasi tersebut juga mencakup kenaikan pangkat bagi 21 personel serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan, dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” katanya.
Dinilai sebagai Langkah Awal Kepemimpinan Baru
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai perombakan dalam jumlah besar merupakan langkah yang lazim dilakukan ketika terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Menurut Bambang, penataan personel tersebut dapat menjadi langkah awal Kapolri Suyudi dalam membangun konsolidasi internal.
“Saya melihat dalam waktu dua hari, Kapolri baru Jenderal SAS juga melakukan operasi ‘Blitzkrieg’, atau operasi kilat. Pergantian pejabat dan penataan personel memang langkah konkret pertama dalam melakukan perubahan,” ujar Bambang.
Ia memperkirakan penataan personel masih dapat berlanjut untuk memastikan konsolidasi organisasi berjalan di seluruh tingkatan.
Menurut Bambang, penugasan sejumlah perwira senior ke kementerian maupun Kantor Staf Kepresidenan juga dapat menjadi pilihan yang akomodatif bagi personel yang masih memiliki kapabilitas dan pengalaman.
Ujian Sesungguhnya Ada di Pelayanan Publik
Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan mutasi tidak semata-mata diukur dari lancarnya konsolidasi di tingkat elite Polri.
Menurut dia, perhatian Kapolri juga perlu diarahkan kepada jajaran perwira menengah dan perwira pertama di tingkat polres hingga polsek. Sebab, lapisan tersebut merupakan bagian kepolisian yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Yang terpenting bagi publik adalah apakah dalam 100 hari ke depan mutasi dan promosi pejabat tersebut memberi dampak pada peningkatan dan perbaikan layanan, terutama penegakan hukum atau tidak?” kata Bambang.
Ia menilai penataan di tingkat Mabes Polri dan Polda harus diikuti evaluasi menyeluruh hingga tingkat bawah, termasuk dalam penyelesaian laporan masyarakat, transparansi penanganan perkara, serta perlakuan aparat terhadap masyarakat yang mencari keadilan.
“PR-PR penuntasan laporan masyarakat masih banyak menumpuk tanpa ada perubahan yang berarti. Makanya mutasi dan promosi di tingkat elite ini juga harus diiringi evaluasi di tingkat menengah dan bawah karena problem kepolisian terbesar itu di level bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, langkah awal Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri kini tidak hanya diuji dari seberapa cepat konsolidasi internal dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana perubahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
