Serang – Dinas Pendidikan Kota Serang menjadi sorotan setelah LSM GMBI mengungkap dugaan gratifikasi dalam proyek pemerintah yang melibatkan dinas tersebut. Berdasarkan investigasi, ditemukan indikasi pengondisian dalam proyek di bidang SMP, dengan dugaan pungutan sebesar 3% untuk PPTK dan 2% untuk PPK saat penandatanganan kontrak pencairan.
Rizky, seorang aktivis LSM GMBI, menyatakan bahwa informasi ini diperoleh dari berbagai sumber. Menurutnya, jika benar terjadi, hal ini akan berdampak pada pengurangan volume pekerjaan dan kualitas bahan yang tidak sesuai spesifikasi, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Rizky mengaku telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Kepala Bidang (Kabid) SMP Dindikbud Kota Serang, Leni Puspasuri Sesunan, pada 12 Desember 2024. Namun, Leni membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa jika memang ada pengondisian 3%, seharusnya sudah banyak uang yang terkumpul. Ia juga menegaskan bahwa ada pencairan yang tidak dimintai apa-apa.
Meskipun demikian, Rizky tetap yakin dengan dugaan gratifikasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat menerima surat balasan dari Dindikbud, salah satu staf memberikan amplop yang diduga berisi uang suap dari Kabid SMP. Rizky menolak amplop tersebut dan menyatakan bahwa hal ini semakin menguatkan dugaan adanya praktek gratifikasi di Dindikbud Kota Serang.
LSM GMBI berencana menggelar aksi untuk menuntut pemerintah kota Serang agar mengambil tindakan tegas dan mencopot pejabat Dindikbud yang terlibat dalam praktek gratifikasi. Rizky menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan observasi hingga dugaan ini terbukti benar.
Dengan adanya dugaan ini, diharapkan pemerintah kota Serang dapat segera melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
