Yusril: Konflik PPP Harus Diselesaikan Secara Internal

- Kontributor

Senin, 29 September 2025 - 04:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kumham Imipas Otto Hasibuan (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dengan Bareskrim terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penangkapan Massa Pasca-Aksi Demonstrasi akhir Agustus 2025 di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kumham Imipas Otto Hasibuan (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dengan Bareskrim terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penangkapan Massa Pasca-Aksi Demonstrasi akhir Agustus 2025 di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Jakarta (JMN) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, kata Yusril, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP nantinya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, Muktamar Ke-10 PPP di Ancol pada akhir September 2025 melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Keduanya mengaku terpilih secara aklamasi dan mengeklaim kepemimpinan yang sah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Kedua kubu juga menyatakan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru pascamuktamar setelah lebih dahulu menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

Selanjutnya sesuai prosedur pendaftaran susunan pengurus baru partai politik, permohonan pengesahan harus diajukan pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Yusril pun mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kemenkum dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung.

“Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pemerintah tidak akan dan sama sekali tidak berkeinginan mencampuri dinamika internal partai mana pun.

Menurutnya, konflik internal partai merupakan urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

Oleh karenanya, pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kata dia, kedua pihak pun jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal.

Baca Juga  Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian Tolak RUU Polri Karena Mengancam Demokrasi

“Sebab hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” tutur Yusril.

Ia menegaskan dalam negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi.

Dikatakan bahwa pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan.

Untuk itu, dalam mengesahkan pengurus parpol, Yusril menyebutkan satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum.

Dengan demikian, jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun,” ujar Yusril menegaskan.

 

Jurnalis: Zaenal
Editor: Journal Tech
Copyright © Journal Media News 2025

Follow WhatsApp Channel journalmedianews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa
Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas
King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah
Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari
Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Pemuda Pancasila Kecamatan Muncang Serahkan 40 Al-Qur’an untuk Masjid Jami’ Al-Maghfiroh
Sebanyak 91 Siswa SMPN 2 Cisarua Dievakuasi ke RSPG, Penyebab Masih Menunggu Pemeriksaan Medis

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:54 WIB

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Berbagai Kalangan, Wabup Pandeglang Singgung Kematian Musofa

Senin, 16 November 2026 - 02:13 WIB

Putri Asal Cisimeut Lebak Raih Predikat Wisudawan Terbaik Untirta 2026, Kebanggaan bagi Keluarga dan Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 15:54 WIB

Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Dinamika Politik Nasional Memanas

Senin, 9 November 2026 - 11:26 WIB

King Naga dan Ketua Belong Desak Kejari Lebak Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Jumat, 6 November 2026 - 10:32 WIB

Diduga Lampaui Kuota, SPBU Panggarangan Layani Pembelian Pertalite 300 Liter per Hari

Berita Terbaru

i pengungkapan kasus dugaan judi online oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28 miliar lebih. Penyidik masih mendalami aliran dana dan jaringan perjudian online tersebut.

⚖️ Hukum & Kriminal

Bareskrim Blokir 322 Rekening Diduga Terkait Judi Online, Uang Rp 28 Miliar Disita

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:02 WIB