Lebak, 29 Agustus 2025 — Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sobang menuai sorotan publik setelah memberikan tanggapan dengan nada tinggi saat dikonfirmasi terkait pembangunan di lingkungan sekolah tersebut. Respons yang disampaikan melalui sambungan telepon WhatsApp kepada awak media dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin lembaga pendidikan.
Dalam percakapan tersebut, Kepala Sekolah menyatakan, “Kamu dari mana? Jangan main berita-berita tidak benar. Kemarin-kemarin juga ada LSM yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu kamu paham. Ujung-ujungnya ke sini saja, kita adu data!” ungkapnya dengan nada tinggi sebelum menutup percakapan.
Sikap Tidak Profesional dan Tidak Terbuka
Respons yang disampaikan dengan nada tinggi ini memicu berbagai kritik dari publik, termasuk dari kalangan pemerhati pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sikap defensif dan emosional tersebut dianggap mencerminkan kurangnya keterbukaan dan ketidaksiapan kepala sekolah dalam menghadapi pertanyaan seputar transparansi penggunaan dana publik.
“Sikap seperti ini jelas mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan sekolah. Seorang kepala sekolah seharusnya menjadi teladan dalam komunikasi publik, bukan malah menunjukkan arogansi,” ungkap salah satu aktivis pendidikan yang enggan disebut namanya.
Arogansi dan Pengabaian Prinsip Transparansi
Nada tinggi yang digunakan saat dimintai klarifikasi juga dinilai sebagai bentuk arogansi. Hal ini dianggap menyulitkan proses dialog konstruktif antara pihak sekolah dengan masyarakat, media, maupun lembaga pemantau independen.
“Menjawab konfirmasi dengan cara demikian hanya akan menimbulkan kecurigaan publik. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus marah saat diminta penjelasan?” tambahnya.
Beberapa pihak bahkan menyarankan agar Kepala Sekolah tersebut dievaluasi dan diberi pembinaan oleh Dinas Pendidikan setempat karena dianggap tidak mencerminkan etika seorang pendidik.
Perlunya Penegakan Etika dan Pengawasan
Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap perilaku pejabat pendidikan, khususnya mereka yang mengelola dana pembangunan. Komunikasi yang transparan, santun, dan bertanggung jawab merupakan kewajiban moral yang melekat pada jabatan publik, terlebih dalam sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda.
Media dan LSM sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial memiliki hak untuk meminta klarifikasi terkait hal-hal yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, tanggapan yang tidak profesional justru akan memperburuk citra lembaga dan menggerus kepercayaan masyarakat.
