Scroll untuk baca artikel
News Banner 325x300
Berita Utama

Fakta dalam Setiap Berita

Menyajikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.

IMG-20260223-033626
Berita

DPR Minta Pengawasan Program MBG Diperketat hingga Distribusi Makanan

1573
×

DPR Minta Pengawasan Program MBG Diperketat hingga Distribusi Makanan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Siswa membawa sejumlah paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan di SDN 029 Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Jakarta (JMN) – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah oleh pemerintah merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mengatasi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu,” kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Red-and-Black-Bold-Minimalist-News-Update-Instagram-Reels-Video

Ia menilai penutupan sementara SPPG yang bermasalah akibat kasus keracunan dalam Program MBG itu harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel.

Berikutnya Edy menyoroti masalah pengawasan dalam Program MBG dimana pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata, tetapi juga menjangkau pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi. Dengan kata lain, kata dia, seluruh proses sampai makanan itu diterima penerima manfaat MBG harus diawasi.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu juga menyampaikan pengawasan seperti itu bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan (DInkes) bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan Dinas Kesehatan, kata dia, memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah.

“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN (Badan Gizi Nasional) lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah menutup sementara SPPG pengelola dapur PMBG yang bermasalah, menyusul kasus keracunan di sejumlah daerah.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).

Adapun yang dievaluasi terkait SPPG tersebut adalah faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Zulhas menegaskan seluruh SPPG juga akan dievaluasi ihwal kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.

 

 

Jurnalis: Zaenal
Editor: Zaenal
Copyright © JMN 2025

Banner Google-style Bergerak
Update berita nasional: Pasar saham melonjak • Opini menarik: Tips sukses menulis artikel • Event JournalMediaNews minggu ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Get it on Google Play TikTok YouTube Facebook Instagram WhatsApp