ILebak,29 Juli 2025 | Dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di SD Negeri 1 Cikarang, Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Salah satu anggota Komite Sekolah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaporan dana BOS.
“Saya merasa Komite hanya dijadikan simbol, tidak pernah tahu alokasi dana BOS, bahkan laporan pertanggungjawaban pun tidak pernah kami lihat,” ujarnya kepada media saat ditemui pada Senin (29/7/2025).
Pernyataan tersebut memicu sorotan terhadap tata kelola keuangan di lingkungan sekolah. Padahal, sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, keikutsertaan Komite dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah bentuk kewajiban guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Ini bukan hanya soal etika komunikasi, tapi menyangkut pengawasan dana negara. Jika Komite tidak dilibatkan, lalu siapa yang memantau?” tegasnya dengan nada kecewa.
Dugaan kurangnya keterbukaan ini dinilai rawan memicu potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Sebagai dana publik, BOS seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel, serta terbuka untuk pengawasan masyarakat melalui Komite Sekolah.
Menanggapi isu tersebut, Kepala SDN 1 Cikarang menyampaikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi, ia mengaku telah melibatkan Komite Sekolah dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pengelolaan dana BOS.
“Sudah saya undang semua anggota Komite, bahkan hari ini saya hadirkan Ketua Komite. Tapi memang tidak semua bisa hadir dalam setiap kegiatan. Silakan rekan-rekan tanya langsung ke Komite-nya,” ujar Kepala Sekolah.
Ketua Komite SDN 1 Cikarang yang turut hadir dalam klarifikasi tersebut mengaku sempat terkejut mendengar adanya keluhan dari salah satu anggotanya. Namun ia menganggap hal ini sebagai bentuk masukan yang membangun.
“Saya sempat kaget ada informasi seperti ini. Tapi kami langsung berkoordinasi dan datang ke sekolah untuk mengklarifikasi. Mungkin ini hanya miskomunikasi saja,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang telah menyampaikan informasi tersebut dan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi antaranggota Komite ke depannya.
“Ini menjadi pengingat bagi kami agar komunikasi internal Komite bisa lebih baik. Kami juga akan lakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Lebak berharap agar instansi terkait melakukan pemantauan dan, bila perlu, audit menyeluruh terhadap pelaksanaan dana BOS. Transparansi dan partisipasi publik harus dijaga agar tujuan dana BOS sebagai penunjang peningkatan mutu pendidikan benar-benar tercapai.
