Bogor,25 September 2024– Kejadian yang memprihatinkan terjadi pada Rabu, 25 September 2024, ketika Dadan, seorang pejabat di bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) serta Tenaga Ahli (TA) P3MD, menunjukkan sikap arogan dan intimidatif terhadap jurnalis dari Jurnal Media. Tuduhan bahwa pemberitaan terkait pembangunan infrastruktur di beberapa desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah hoax, menjadi pemicu utama insiden ini.
Dalam percakapan melalui telepon WhatsApp, Dadan menggunakan nada tinggi dan bahasa yang kurang pantas kepada awak media. Ia menuduh bahwa berita yang ditayangkan adalah hoax tanpa memberikan bukti yang jelas.
“Anda jangan mentang-mentang wartawan nulis berita seenaknya aja tanpa komunikasi dengan pihak terkait dulu. Kalau mau tayang berita, temui dulu saya biar jelas. Kalau mau tayang berita itu yang bagus, jangan tayang berita jelek omongan warga yang jelek-jelek dimasukin jadi berita. Beritakan yang bagus-bagus aja, jangan nyerang pribadi saya,” ucapnya dengan lantang.
Pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan dan pertanyaan besar. Mengapa seorang pejabat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik justru memaki-maki jurnalis yang menayangkan berita berdasarkan kondisi di lapangan dan aduan warga? Jika memang berita tersebut adalah hoax, mengapa tidak dilakukan pengecekan bersama dengan pihak dinas terkait dan awak media ke lokasi yang diberitakan?
Intimidasi Terhadap Jurnalis: Ancaman Terhadap Kebebasan Pers
Insiden ini mencerminkan ancaman serius terhadap kebebasan pers. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta kepada publik. Intimidasi dan tekanan dari pejabat publik tidak hanya merusak integritas jurnalis, tetapi juga menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.
Pentingnya Verifikasi dan Transparansi
Dalam situasi seperti ini, verifikasi dan transparansi menjadi kunci utama. Jika ada tuduhan bahwa sebuah berita adalah hoax, langkah yang seharusnya diambil adalah melakukan pengecekan fakta bersama antara pihak terkait dan jurnalis. Hal ini tidak hanya akan memperjelas kebenaran, tetapi juga membangun kepercayaan antara pejabat publik dan media.
Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai peran jurnalis dan pentingnya kebebasan pers. Pejabat publik harus lebih terbuka dan transparan dalam menghadapi kritik dan laporan dari media. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih informatif dan demokratis.
