Serang, 7 Agustus 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten berhasil meraih penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II kategori Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini diberikan dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara yang disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Seminar tersebut mengusung tema
“Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan”.
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen Kanwil DJP Banten dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan capaian ini, Kanwil DJP Banten menunjukkan dedikasinya dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi publik.
Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan informasi masyarakat demi memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Wamenkeu II Republik Indonesia, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban institusi publik. Menurutnya, institusi publik harus dapat memberikan dan menjelaskan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral.
“Tujuannya adalah agar rakyat percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik,” ujarnya.
Senada dengan Wamenkeu II, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Samrotunnajah Ismail, menyebut bahwa informasi di situs publik harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini penting agar masyarakat menerima informasi yang tidak bias dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
“Terima kasih telah mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan,” ucapnya.
