Jakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemuda Pancasila agar semakin terdepan dalam melaksanakan Pancasila. Caranya, dengan aktif di tengah masyarakat dan tetap komitmen dengan kesepakatan nasional dalam ideologi bangsa.
Hal ini ia sampaikan saat menerima Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Jumat (31/5) jelang peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini.
Ia mengatakan dengan melaksanakan Pancasila, Pemuda Pancasila tidak gamang dan dapat tetap percaya diri di tengah perkembangan dan gejolak yang ada di masyarakat.
“Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi mereka sendiri seperti masalah ekonomi dan sebagainya, Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung, dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain,” kata HNW, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).
Menurut HNW, transisi yang sedang terjadi di kehidupan saat ini tidak sederhana. Misalnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan berbagai dampaknya. Bahkan kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun ikut berpindah.
“Tetapi apapun ibu kotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan bila terjadi pemindahan ibu kota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.
HNW menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu. DPR bersama pemerintah telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan ada UU tentang IKN. Namun dalam kedua UU itu, ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).
“Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta,” tuturnya.
Ia menambahkan masih banyak juga kalangan yang mengkritisi IKN dalam konteks geopolitik dan geostrategis.
“Namun apapun hasilnya, pemindahan ibu kota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah,” jelas HNW.
“Pemindahan ibu kota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” imbuh Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ini.
Selain soal pemindahan ibu kota, HNW juga menyoroti kasus korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
“Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu,” tandasnya.
Ia menambahkan kondisi-kondisi transisi di era sekarang bisa menimbulkan kegamangan dan polemik di masyarakat. Oleh karena itu, kesatupaduan nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan bahwa Pancasila itu tetap eksis.
“Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada, dan tetap komit dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan yang dipimpin Ketua MPC PP Kota Jakarta Selatan R.H. Yedidiah Soerjosoemarno, SH, ST, didampingi Sekretaris MPC PP Jakarta Selatan Dendy Jauhari Kurniawan, Wakil Ketua Abdul Hasyim, Wakil Ketua Novianto, Sekretaris DPC Srikandi, Jakarta Selatan Hj. Nabila Abubakar Al Habsyi, S. Si, M.Si.
Yedidiah mengungkapkan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Ada bantuan program wirausahawan sosial dari Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok bukan perorangan sehingga ada tanggung jawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung,” terang Yedidiah.
HNW mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan tersebut. Menurutnya, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha agar bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan.
